Dugaan Rekaman Menteri Rini, Gerus Citra Jokowi

JAKARTA - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Ubaidillah Amin Moch meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk segera mundur dari jabatannya.

Permintaan itu buntut dari terkuaknya dugaan rekaman percakapan Rini dengan Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir yang diduga membahas fee proyek negara yang dikaitkan untuk kerabatnya.

Menurut Pria yang menjabat Pembina Yayasan Sabilillah itu, dugaan Rini Soemarno yang diindikasikan membawa kepentingan keluarga dalam mengelola proyek negara merupakan kesalahan yang berat dan akan menimbulkan polemik yang merugikan kerja pemerintahan sekarang.

Ubaidillah meminta Rini secara lapang dada segera mundur dari jabatannya. Dalam rekaman itu nama Ari Soemarno yang merupakan kakak kandung dari Rini beberapa kali disebut.

"Saya sebagai kader muda NU sangat kecewa dengan terkuaknya kasus itu, jelas-jelas ini membawa kepentingan keluarga ke dalam proyek negara. Jika saya boleh memohon sebaiknya Bu Rini mundur saja sebagai pembantu presiden," terang Ubadillah, Senin (30/4/2018).

Lebih lanjut Ubaidillah menjelaskan, alasan permintaan mundur itu karena tahun 2018 adalah momentum tahun politik. Jika tidak mundur maka ia berpandangan fakta yang terkuak terkait dugaan bagi-bagi fee proyek negara itu akan menjadi senjata politik bagi lawan Jokowi untuk menyerang.

Ubaidilah menganalisa kinerja Jokowi 3 tahun terakhir yang menggenjot infrastruktur dan berbagai lompatan program pembangunan akan tergerus dengan adanya kasus Rini.

"Masalah ini jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan perintah Jokowi dalam menjalankan program kerja nawa cita," tuturnya.

Sejak pembentukaan kabinet Jokowi sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak mencampuradukkan kepentingan keluarga dalam menjalankan tugasnya.

"Kasus ini akan bisa jadi akan dijadikan black campaign bagi kelompok oposisi untuk menyerang Presiden Jokowi, padahal dalam 3 tahun terakhir kerja Jokowi luar biasa," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN sudah menanggapi beredarnya penggalan percakapan antara Rini Soemarno dengan Dirut PLN. Kementerian BUMN menilai rekaman tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Kementerian BUMN membantah percakapan tersebut adalah bagi-bagi fee. Sementara itu, Komisi VI DPR berencana akan memanggil Rini dan Direktur PLN Sofyan Basir untuk mengklarifikasi beredarnya percakapan yang membahas dugaan bagi-bagi fee proyek.