Rektor dan Perguruan Tinggi Bertanggung Jawab Cegah Radikalisme

JAKARTA - Rektor dan pengelola perguruan tinggi dinilai harus bertanggung jawab dalam mendidik para generasi muda, khususnya mahasiswa agar tidak terpengaruh paham radikalisme dan terorisme.

Jangan sampai mahasiswa terpengaruh paham radikal yang berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat acara penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of undertanding/MoU) Universitas Indonesia (UI) dengan BNPT terkait pendidikan, penelitian, pengabdian terhadap msyarakat dan pengembangan kelembagaan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Dalam penandatanganan MoU digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Senin 23 Juli 2018 ini, Kepala BNPT juga memberikan kuliah umum terkait Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme

“Ini karena para mahasiswa, dan anak-anak di rentang umur 15-25 tahun itu punya potensi untuk disusupi paham-paham radikal terorisme itu. Ini yang harus kita jaga, mereka harus dididik yang benar. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas itu, agar ada semacam daya tahan untuk mereka,” tutur Suhardi.

Menurut dia, paham radikal tidak hanya berpotensi menyusup kepada mahasiswa, tetapi juga para dosen. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan BNPT ada juga dosen dan guru yang terpapar paham radikal.

“Untuk itu kita minta kepada Menristekdikti, Mendikbud agar perekrutan guru dan dosen itu bisa diperketat,” ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.

Dia mengakui butuh peran dosen dan rektor serta para ahli untuk mendukung pencegahan paham radikal terorisme.

“Terorisme memang ancaman global, tapi yang bisa mengindentifikasi akar masalahnya ya dari negara masing-masing, kita butuh para pakar, para ahli, para profesor untuk mengindetifikasi masalah sehingga bisa didapatkan cara dan formula pas untuk mencegah dan menanggulanginya,” tutur Suhardi.

Dia juga mengungkapkan tentang kegiatan yang pernah digelar bersama Kemenristekdti, yakni mengumpulkan rektor perguruan tinggi se-Indonesia di Bali terkait penguatan rektor dan perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme dan terorisme.

“Kita minta kepada para rektor perguruan tinggi agar bertanggung jawab terhadap anak muda, dalam mendidik mereka, sehingga tidak terpapar radikalisme dan terorisme,” paparnya.

Sementara itu dalam kuliah umum yang dihadiri para mahasiswa Pasca Sarjana UI dan juga siswa dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisan (PTIK) ini, mantan Kepala Divisi Humas Polri ini juga menegaskan pentingnya penguatan nasionalisme dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional.

Menurut dia, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, nilai-nilai kebangsaan yang ada mulai tergerus sehingga memudahkan anak muda untuk disusupi paham radikal.

“Teknologi informasi saat ini itu sudah tidak ada batasnya, sudah borderless, gadget ada dim ana-mana, memang ada sisi positifnya, tapi banyak juga sisi negatifnya, dari sini anak muda dijadikan target brain washing. Kita harus bisa cegah, harus bisa kita imbangi, karena itu kami dari BNPT merekrut duta damai dunia maya, generasi muda untuk melawan radikalisme, dimana mereka menggunakan bahasa milenial sehingga bisa diterima cepat oleh generasinya,” tutur Suhardi.

Mengenai penandatanganan MoU UI dan BNPT, Suhardi berharap kedepannya upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme akan berjalan lebih maksimal yang didukung dengan hasil-hasil riset dan penelitian dari UI.

Melalui riset tersebut akan diperoleh formula dan cara yang tepat dalam melakukan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme.

“Dengan MoU dengan UI ini kedepan kita akan menjalankan penelitian dan pengembangan termasuk pengabdian terhadap masyrakat, boarding school yang ada di Medan nantinya akan dijadikan semacam laboratorium oleh UI untuk mengidentifikasi dan mencarikan solusi atau formula karena pendekatan secara human atau soft approach itu sangat bermanfaat,” tuturnya.

Sementara itu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir, yang turut hadir dalam acara tersebut sangat mengapresiasi MoU yang telah ditandatangi antara BNPT dan UI.

Dengan berjalannnya program ini diharapkan dapat memaksimalkan program-program yang sebelumnya telah berjalan.

“Ini program penting bagi kami, dan ini sudah kami lakukan sejak 2016. Tahun 2016 kami memetakan, 2017 kami melaksanakan dan tahun 2018 kami tindak lanjuti. UI sebagai universitas yg besar dan sebagai tulang punggung harus bisa mendidik mahasiswanya, mahasiswa sebagai salah satu pintu gerbang untuk memajukan Indonesia. Dengan itu harus kita adakan pengawalan yang ketat sehingga paham-paham radikal terorisme tidak menginfiltrasi mereka,” ucapnya.

Rektor UI Muhammad Anis berharap melalui kerja sama iniakan dibuat program-program yang bisa digunakan untuk menangkal radikalisme, terutama di lingkungan kampus.

“Kami berharap dengan dijalankannya kerja sama ini, kita bisa menjalankan program-program yang dapat mencegah radikalisme, caranya? Nanti akan bentuk forum-forum kebangsaan, atau kurikulum terkait kebangsaan dan bisa juga mengundang pakar-pakar agar pengetahuan mereka para mahasiswa bisa dicerahkan," tuturnya.

Selain ratusan peserta, kuilah umum oleh Kepala BNPT dihadiri para wakil rektor dan dekan di lingkungan UI dan Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugianto.

Sementara dari jajaran BNPT juga hadir Sestama BNPT Marsma TNI Asep Adang Supriyadi, Deputi I Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Deputi II Brigjen Pol Budiono Sandi, Deputi III BNPT Irjen Pol Hamidin, para kepala biro dan para direktur.