Ormas Siapkan Kader Perhutanan Sosial

JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyiapkan kader untuk mendukung program perhutanan sosial (PS). Kader ini akan direkrut dari sekolah, perguruan tinggi, remaja masjid serta para da’i. Selanjutnya mereka bakal digembleng dan dilatih untuk mendukung program tersebut.

Penyediaan dan peningkatan kapasitas kader lingkungan merupakan bagian dari memorandum of understanding (MoU) yang diteken Muhammadiyah dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (13/4). Sebelumnya, KLHK juga merangkul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk program yang sama.

Secara umum, kerjasama dengan Muhammadiyah yang juga melibatkan Aisyiyah ini diarahkan pada program implementasi PS dan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi terobosan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui KLHK yang menggandeng organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan.

Muhammadiyah sepakat bekerjasama mendorong pemerataan ekonomi dan pendidikan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan Nawacita.

Dalam MoU tersebut para pihak sepaham untuk melaksanakan identifikasi lokasi calon PS dan permasalahannya, serta mempercepat terbitnya hak atau izin PS pada calon lokasi sasaran. Selain itu melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani calon penerima atau pengelola PS, beserta pendampingnya.

KLHK dan Muhammadiyah juga akan bekerjasama meningkatkan efektifitas pengelolaan KHDTK di lingkungan kampus. Selain itu menerapkan konsep green school, green campus, green mosque, dan green hospital.

"Alhamdulilah ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) menggandeng ormas yang punya dasar lingkungan hidup, termasuk Muhammadiyah. Ini perlu juga dilakukan kementerian lain supaya jangan salah ambil keputusan," katanya.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa kerja sama dengan Muhammadiyah sangat penting. Terlebih lagi sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program pemerintah khususnya di KLHK harus dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
Contohnya Muhammadiyah sudah memiliki lahan di berbagai universitas untuk hutan pendidikan, seperti di Sumut, Palangkaraya, dan Bengkulu.(Neneng Zubaedah)