Zumi Zola Pasrah jika Ditahan KPK

JAKARTA - Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

Kuasa hukum Zumi Zola, Handika Honggowongso menjelaskan, kedatangannya untuk memenuhi panggilan KPK merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum. “Kami taat memenuhi panggilan. Kami pasti memenuhi panggilan,” kata Handika di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

Handika melanjutkan, Zola akan bersikap kooperatif bila usai menjalani pemeriksaan, bahkan dirinya menyampaikan pasrah dan siap jika KPK akan melakukan penahanan. “Kalau hari ini harus menjalani penahanan kami akan patuh,” katanya.

Oleh karena itu, Handika juga berharap agar berkas penyidikan Zola agar segera rampung. Untuk segera memberi kepastian hukum bagi kliennya.

“Kami berharap semoga segera dilakukan pemberkasan sehingga bisa disidangkan. Untuk menguji sejauh mana dakwaan terbukti atau tidak sehingga segera ada kepastian hukumnya,” katanya.

Penetapan tersangka Zumi merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. Dalam hal ini, KPK menyangka Zumi telah menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

Selain Zola, KPK juga menetapkan Pelaksana T‎ugas (Plt) Kadis PUPR Jambi, Arfan pada kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Mereka berdua diduga bersama-sama telah menerima hadiah atau janji.

Dalam perkara ini, KPK sekaligus menjerat Arfan dengan dua kasus. Sebelumnya, Arfan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD.

Atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.