Politik Transaksional Merajalela, Bamsoet Usulkan Pilkada Langsung Dievaluasi
Kamis, 22 Maret 2018 - 05:40 WIB
Politik Transaksional Merajalela, Bamsoet Usulkan Pilkada Langsung Dievaluasi
A
A
A
SOLO - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo secara pribadi melontarkan gagasan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dievaluasi. Harapannya, hasil evaluasi dapat menunjukkan apakah banyak sisi manfaat atau justru banyak merugikan.
“Pilkada ini ngeri ngeri sedap, ngerinya banyak ancaman dan potensi gangguan, terutama isue yang digelontorkan soal SARA. Sedapnya rakyat kita gembira karena setiap Pilkada ada penghasilan tambahan,” ujar Bambang Soesatyo di Posko Beringin Center di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/3) sore. Dirinya berharap ke depan Pilkada langsung dapat dievaluasi kembali. Satu sisi merupakan kegembiraaan rakyat dalam pesta demokrasi.
Namun di sisi lain, banyak juga dapat merusak moral anak anak bangsa. “Ini pendapat saya pribadi, bukan pendapat Golkar dan bukan DPR,” tandas Bambang Soesatyo yang juga menjabat Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Partai Golkar.
Dari tiga kali Pilkada serentak, politik transaksional sangat luar biasa. Sehingga hal itu merusak, dan mendorong meningkatkan korupsi di tanah air. Untuk mendapatkan tiket maju Pilkada, calon harus mengeluarkan uang puluhan miliar, di antaranya untuk biaya kampanye atau biaya saksi.
Yang menjadi pertanyaaan adalah uang itu berasal dari mana dan bagaimana bisa mengembalikan. “Ini pertanyaaan sederhana dan mudah, apakah begitu banyak orang merelakan uangnya dihamburkan, lalu bekerja untuk rakyat meski uang tidak kembali,? Saya tidak yakin,” urainya.
Sehingga, apa yang bisa diharapkan dari kepala daerah yang ketika maju mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan miliar. Termasuk apakah bisa bekerja serius untuk rakyat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) korupsi kepala daerah yang sudah jadi.
Kajian KPK, korupsi di urusan politik bisa meningkat dan atau bisa juga berkurang. Dirinya juga telah meminta KPK untuk membuat kajian apakah Pilkada langsung lebih banyak manfaat atau merugikan bangsa. Belum lagi adanya pertempuran di tingkat akar rumput karena memiliki keyakinan masing-masing. Dirinya berharap hasil akhir evaluasi terkait Pilkada langsung dapat memberikan pencerahan.
“Pilkada ini ngeri ngeri sedap, ngerinya banyak ancaman dan potensi gangguan, terutama isue yang digelontorkan soal SARA. Sedapnya rakyat kita gembira karena setiap Pilkada ada penghasilan tambahan,” ujar Bambang Soesatyo di Posko Beringin Center di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/3) sore. Dirinya berharap ke depan Pilkada langsung dapat dievaluasi kembali. Satu sisi merupakan kegembiraaan rakyat dalam pesta demokrasi.
Namun di sisi lain, banyak juga dapat merusak moral anak anak bangsa. “Ini pendapat saya pribadi, bukan pendapat Golkar dan bukan DPR,” tandas Bambang Soesatyo yang juga menjabat Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Partai Golkar.
Dari tiga kali Pilkada serentak, politik transaksional sangat luar biasa. Sehingga hal itu merusak, dan mendorong meningkatkan korupsi di tanah air. Untuk mendapatkan tiket maju Pilkada, calon harus mengeluarkan uang puluhan miliar, di antaranya untuk biaya kampanye atau biaya saksi.
Yang menjadi pertanyaaan adalah uang itu berasal dari mana dan bagaimana bisa mengembalikan. “Ini pertanyaaan sederhana dan mudah, apakah begitu banyak orang merelakan uangnya dihamburkan, lalu bekerja untuk rakyat meski uang tidak kembali,? Saya tidak yakin,” urainya.
Sehingga, apa yang bisa diharapkan dari kepala daerah yang ketika maju mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan miliar. Termasuk apakah bisa bekerja serius untuk rakyat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) korupsi kepala daerah yang sudah jadi.
Kajian KPK, korupsi di urusan politik bisa meningkat dan atau bisa juga berkurang. Dirinya juga telah meminta KPK untuk membuat kajian apakah Pilkada langsung lebih banyak manfaat atau merugikan bangsa. Belum lagi adanya pertempuran di tingkat akar rumput karena memiliki keyakinan masing-masing. Dirinya berharap hasil akhir evaluasi terkait Pilkada langsung dapat memberikan pencerahan.
(pur)
