Kemensos Terjunkan Tim Usut Penyimpangan Penyaluran Rastra
Rabu, 21 Maret 2018 - 13:22 WIB
Kemensos Terjunkan Tim Usut Penyimpangan Penyaluran Rastra
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkerja sama dengan kepolisian melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan pembagian beras sejahtera (rastra) di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung mengaku telah menerjunkan tim ke daerah-daerah yang terindikasi terjadinya penyimpangan penyaluran rastra seperti di salah satu desa, di Provinsi Jawa Timur.
Meski demikian, Andi enggan menyebutkan desa tersebut untuk kepentingan penyelidikan. "Penyimpangan pembagian Rastra ini sering terjadi karena kepala desa enggan menggunakan data yang telah diperbarui setiap bulannya. Kita akan tindak tegas dan tidak ada tebang pilih. Tim kita telah kita terjunkan dan berkerja sama dengan kepolisian menelusuri setiap penyimpangan," tutur Andi Dulung saat memberikan sambutan dalam rakor persiapan perluasan Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, di Bandung, Selasa (20/3/2018) malam.
Andi menjelaskan ada sejumlah modus penyimpangan yang dilakukan kepala desa antara lain, membagi rata rastra dan menahan penyalurannya. Akibat hal itu, banyak kepala desa yang harus berurusan dengan kepolisian.
Masih banyaknya penyimpangan penyaluran rastra tersebut, mendorong Presiden Jokowi mengubah sistem penyalurannya menjadi bantuan pangan nontunai (BNPT).
"Keberanian Presiden inilah untuk mengubah sistem inilah akan meminimalisasi penyimpangan di lapangan. Ini sudah dimulai di sebagian besar wilayah Indonesia," kata Andi, seperti dalam siaran pers Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Rabu (21/3/2018).
Data Kementerian Sosial menunjukkan penyaluran BPNT selama Januari-Februari-Maret 2018 sudah mencapai 97%.
Penyaluran bantuan sosial pangan baik Bansos Rastra maupun BPNT per 19 Maret 2018 dinilai lebih baik dibandingkan Februari.
Pemerintah, kata Andi, akan memperluas jangkauan BPNT. Dari semula sebanyak 44, tahun ini ditambah 24 kabupaten/kota. "Peluasan ini telah dirapatkan di kantor Menko PMK kemarin," ujar Andi.
Kabupaten/kota yang menjadi target perluasan BPNT adalah
Kota Banda Aceh, Kota Solok, Kota Bengkulu, Kota Metro, Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang, Sukabumi, Bandung, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Boyolali, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Tangerang, Tabalong dan Kota Tarakan.
Sementara Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Mumu Suherlan mengaku telah melakukan koordinasi dengan 120 dinas sosial untuk mempercepat penyaluran BPNT.
"Mereka yang kita undang ke sini nantinya akan secepatnya memperlancar penyaluran BPNT di kota masing-masing," kata Mumu.
Penyaluran BPNT, dikatakannya bisa melalui e-Warong yang telah dibentuk dan berjalan. Sedangkan untuk daerah yang belum mempunyai e-Warong bisa melalui agen bank Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung mengaku telah menerjunkan tim ke daerah-daerah yang terindikasi terjadinya penyimpangan penyaluran rastra seperti di salah satu desa, di Provinsi Jawa Timur.
Meski demikian, Andi enggan menyebutkan desa tersebut untuk kepentingan penyelidikan. "Penyimpangan pembagian Rastra ini sering terjadi karena kepala desa enggan menggunakan data yang telah diperbarui setiap bulannya. Kita akan tindak tegas dan tidak ada tebang pilih. Tim kita telah kita terjunkan dan berkerja sama dengan kepolisian menelusuri setiap penyimpangan," tutur Andi Dulung saat memberikan sambutan dalam rakor persiapan perluasan Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, di Bandung, Selasa (20/3/2018) malam.
Andi menjelaskan ada sejumlah modus penyimpangan yang dilakukan kepala desa antara lain, membagi rata rastra dan menahan penyalurannya. Akibat hal itu, banyak kepala desa yang harus berurusan dengan kepolisian.
Masih banyaknya penyimpangan penyaluran rastra tersebut, mendorong Presiden Jokowi mengubah sistem penyalurannya menjadi bantuan pangan nontunai (BNPT).
"Keberanian Presiden inilah untuk mengubah sistem inilah akan meminimalisasi penyimpangan di lapangan. Ini sudah dimulai di sebagian besar wilayah Indonesia," kata Andi, seperti dalam siaran pers Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Rabu (21/3/2018).
Data Kementerian Sosial menunjukkan penyaluran BPNT selama Januari-Februari-Maret 2018 sudah mencapai 97%.
Penyaluran bantuan sosial pangan baik Bansos Rastra maupun BPNT per 19 Maret 2018 dinilai lebih baik dibandingkan Februari.
Pemerintah, kata Andi, akan memperluas jangkauan BPNT. Dari semula sebanyak 44, tahun ini ditambah 24 kabupaten/kota. "Peluasan ini telah dirapatkan di kantor Menko PMK kemarin," ujar Andi.
Kabupaten/kota yang menjadi target perluasan BPNT adalah
Kota Banda Aceh, Kota Solok, Kota Bengkulu, Kota Metro, Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang, Sukabumi, Bandung, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Boyolali, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Tangerang, Tabalong dan Kota Tarakan.
Sementara Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Mumu Suherlan mengaku telah melakukan koordinasi dengan 120 dinas sosial untuk mempercepat penyaluran BPNT.
"Mereka yang kita undang ke sini nantinya akan secepatnya memperlancar penyaluran BPNT di kota masing-masing," kata Mumu.
Penyaluran BPNT, dikatakannya bisa melalui e-Warong yang telah dibentuk dan berjalan. Sedangkan untuk daerah yang belum mempunyai e-Warong bisa melalui agen bank Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara.
(dam)
