Manuver GMPG Terkait Melchias Mekeng Dicurigai karena Kepentingan
A
A
A
JAKARTA - Penolakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) atas penunjukan Melchias Markus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dicurigai ditunggangi pihak yang terganggu kepentingannya di partai berlambang pohon beringin itu.
Manuver GMPG dinilai bukan untuk membesarkan partai Golkar, melainkan didorong oleh kelompok yang tidak diakomodasi dalam kepengurusan Golkar pimpinan Airlangga Hartarto atau yang tidak suka dengan figur Airlangga menjadi Ketua Umum partai itu.
GMPG dianggap ingin terus merongrong kepemimpinan Airlangga Hartarto. "Mereka tidak murni mau membesarkan Golkar," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar bidang Kajian Strategis dan Intelijen, Viktus Murin dihubungi wartawan, Jumat (9/3/2018).
"Kami curigai ada elite-elite Golkar di belakang mereka yang merasa kepentingannya terganggu. GMPG tidak mungkin bermain sendiri," tambahnya.
Diketahui, selain menolak penunjukkan Melchias Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR menggantikan Robert Jopie Kardinal, GMPG juga aktif mengkritik kepemimpinan Airlangga Hartarto sejak terpilih sebagai Ketua umum Desember 2017 lalu.
Dalam penujukkan Mekeng, inisiator GMPG Siradjudin Abdul Wahab mencurigai pergantian dilakukan Airlangga Hartarto untuk menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya agar KPK tidak memproses Mekeng dalam dugaan korupsi proyek e-KTP.
Viktus pun menilai pernyataan Sirajuddin itu ngawur dan tendensius. Sebab, tidak ada kolerasi penunjukan Airlangga Hartarto tersebut terhadap Mekeng dengan apa yang dituduhkan Sirajuddin.
"Apa korelasinya antara jabatan Ketua Fraksi dengan pekerjaan KPK? Posisi Golkar terhadap eksistensi KPK sejak awal sudah jelas yakni mendukung upaya-upaya penguatan KPK. Bagaimana mungkin Fraksi Partai Golkar bertindak di luar kebijakan partai? Ini kan ngawur," ujar Viktus.
Viktus berpendapat, pernyataan Sirajuddin itu sebagai serangan politik yang tendensius terhadap Airlangga Hartarto sekaligus serangan politik terhadap Mekeng. Dengan pernyataan tersebut, GMPG tidak mengakui Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum karena dianggap salah telah menunjukkan Mekeng.
Padahal penunjukan Mekeng adalah sebuah keputusan partai. "Sebaiknya tidak boleh memastikan sesuatu hal berdasarkan asumsi-asumsi kosong yang terbangun atas dasar lamunan. Apalagi jika hanya membawa pesan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu selama ini," ungkap Viktus.
GMPG pun diminta agar lebih produktif dalam mengelaborasi problematika kebangsaan dan kemasyarakatan berbasis ide-ide. Kata dia, GMPG juga harus berjuang berdasarkan spirit karya-kekaryaan sebagaimana yang menjadi karakter Partai Golkar.
"GMPG bukan bagian dari struktur resmi partai Golkar. Namun, apabila orang-orang yang berhimpun di situ masih merasa sebagai kader Golkar, seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah dan martabat Golkar. Bukan menggerogoti dan merongrong kepemimpinan AH," pungkasnya.
Manuver GMPG dinilai bukan untuk membesarkan partai Golkar, melainkan didorong oleh kelompok yang tidak diakomodasi dalam kepengurusan Golkar pimpinan Airlangga Hartarto atau yang tidak suka dengan figur Airlangga menjadi Ketua Umum partai itu.
GMPG dianggap ingin terus merongrong kepemimpinan Airlangga Hartarto. "Mereka tidak murni mau membesarkan Golkar," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar bidang Kajian Strategis dan Intelijen, Viktus Murin dihubungi wartawan, Jumat (9/3/2018).
"Kami curigai ada elite-elite Golkar di belakang mereka yang merasa kepentingannya terganggu. GMPG tidak mungkin bermain sendiri," tambahnya.
Diketahui, selain menolak penunjukkan Melchias Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR menggantikan Robert Jopie Kardinal, GMPG juga aktif mengkritik kepemimpinan Airlangga Hartarto sejak terpilih sebagai Ketua umum Desember 2017 lalu.
Dalam penujukkan Mekeng, inisiator GMPG Siradjudin Abdul Wahab mencurigai pergantian dilakukan Airlangga Hartarto untuk menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya agar KPK tidak memproses Mekeng dalam dugaan korupsi proyek e-KTP.
Viktus pun menilai pernyataan Sirajuddin itu ngawur dan tendensius. Sebab, tidak ada kolerasi penunjukan Airlangga Hartarto tersebut terhadap Mekeng dengan apa yang dituduhkan Sirajuddin.
"Apa korelasinya antara jabatan Ketua Fraksi dengan pekerjaan KPK? Posisi Golkar terhadap eksistensi KPK sejak awal sudah jelas yakni mendukung upaya-upaya penguatan KPK. Bagaimana mungkin Fraksi Partai Golkar bertindak di luar kebijakan partai? Ini kan ngawur," ujar Viktus.
Viktus berpendapat, pernyataan Sirajuddin itu sebagai serangan politik yang tendensius terhadap Airlangga Hartarto sekaligus serangan politik terhadap Mekeng. Dengan pernyataan tersebut, GMPG tidak mengakui Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum karena dianggap salah telah menunjukkan Mekeng.
Padahal penunjukan Mekeng adalah sebuah keputusan partai. "Sebaiknya tidak boleh memastikan sesuatu hal berdasarkan asumsi-asumsi kosong yang terbangun atas dasar lamunan. Apalagi jika hanya membawa pesan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu selama ini," ungkap Viktus.
GMPG pun diminta agar lebih produktif dalam mengelaborasi problematika kebangsaan dan kemasyarakatan berbasis ide-ide. Kata dia, GMPG juga harus berjuang berdasarkan spirit karya-kekaryaan sebagaimana yang menjadi karakter Partai Golkar.
"GMPG bukan bagian dari struktur resmi partai Golkar. Namun, apabila orang-orang yang berhimpun di situ masih merasa sebagai kader Golkar, seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah dan martabat Golkar. Bukan menggerogoti dan merongrong kepemimpinan AH," pungkasnya.
(maf)