Pilkada dan Pemilu Harus Cerminkan Demokrasi yang Berkualitas

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu 019 tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.

Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan pilkada serentak tahun ini lebih dinamis karena akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

"Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/2/2018).

Dia berharap dalam konteks demokrasi berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu.

Adapun pemilu yang ideal, yakni mengedepankan ide, program serta visi dan misi. Dengen demikian, lanjut dia, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depan.

"Pelaksanaan pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas," tutur Bamsoet.

Dia menjelaskan, ada beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pastinya, kata Bamsoet, semua parpol akan all out mengampanyekan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat. "Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman keamanan," ujarnya.

Bamsoet menegaskan, DPR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait. "Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan pemda agar pelaksanan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," katanya.

Dia menilai ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tetap bisa dilakukan secara langsung.

"Kita ketahui politik uang dan transaksional di pilkada bupati, wali kota, dan gubernur sangat tinggi. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah mengkhawatirkan. Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus. Hal ini jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut," tutur Bamsoet

Bamsoet memprediksi Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang. Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik akan menurunkan kualitas demokrasi.

"Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pilkada serentak 2018, pileg dan pilpres sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antarumat beragama," ujar Bamsoet.

Bamsoet menguraikan, pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet di mana banyak korban yang jatuh," tuturnya.