Pertemukan Eks Napi Terorisme dan Korban, Ini Tujuan BNPT
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat terobosan dalam mencegah terjadinya kasus terorisme pada masa mendatang.
Terobosan itu berupa program bertajuk Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI yang menghadirkan para mantan narapidana (napi) terorisme dengan korban terorisme (penyintas).
Program itu adalah bagian dari upaya BNPT agar mantan napiter atau napi kasus terorisme dan penyintas dapat difasilitas sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yaitu menghadirkan negara kepada setiap elemen bangsa.
“Semoga dari acara ini bisa menjadi wadah untuk menyalurkan opini dan saran yang produktif kepada pemerintah. Masukan dari peserta pastinya cukup beragam sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektoral terutama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. Karena itu kami akan menghadirkan beberapa menteri terkait di akhir acara ini,” tutur Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara saat membuka acara Satukan NKRI di Jakarta, Selasa (27/2/2018), seperti dalam keterangan tertulis BNPT.
Khusus untuk penyintas, lanjut Mayjen Gautama, BNPT sangat memahami bantuan medis, rehabilitasi psikologi, psikososial, kompensasi serta dukungan bagi keluarga yang meninggal dunia sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu, lanjut dia, BNPT akan terus berupaya agar revisi UU Terorisme tidak hanya mengakomodasi unsur penindakan dan pencegahan, namun juga mengakomodasi perspektif para penyintas.
Mantan Direktur Kontra Separatis BIN ini menjelaskan, tidak hanya mantan napiter dan penyintas saja yang dihadirkan dalam acara Satukan NKRI ini. Pada puncak acara yang akan digelar Rabu 28 Februari 2018 besok, BNPT juga menghadirkan beberapa menteri terkait dan para pemimpin redaksi dari berbagai media nasional di Tanah Air untuk memberikan masukan dan saran terkait upaya penanggulangan terorisme.
“Maka dari itu melalui silaturahmi inilah, tiga pilar utama kegiatan ini yakni mantan napiter, penyintas, dan media diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan saran-saran kepada pemerintah,” tuturnya.
Dia mengatakan, selama ini BNPT telah menghasilkan berbagai kemajuan, yang salah satunya terkait bidang koordinasi dengan 36 kementerian/lembaga.
Acara Satukan NKRI adalah upaya koordinasi tersebut. Koordinasi yang dilakukan mencakup bidang anggaran, pendidikan, jaminan sosial dan lain sebagainya.
“Pada bidang anggaran, diharapkan bahwa masing-masing kementerian/lembaga terkait dapat menyediakan anggaran khusus untuk pembinaan mantan napiter dan penyintas,” tuturnya.
Pada bidang pendidikan, BNPT telah menggandeng Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk merumuskan format pemberian dukungan beasiswa dan pendidikan keagamaan dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat.
“Di bidang pemenuhan kebutuhan sosial, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah dalam penguatan perekonomian, jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Ini semua merupakan tanda bahwa negara menjamin hak asasi manusia seluruh elemen masyarakat terutama mantan napiter dan penyintas,” tuturnya.
Acara Satukan NKRI dihadiri sebanyak 124 mantan napiter dan 51 penyintas. Pada acara Selasa (27/2/2018) para peserta ini dibekali materi motivasi dengan menghadirkan motivator dan psikolog, Nanang Kosim.
Acara juga diisi dengan Dialog Kebangsaan dengan menghadirkan sejumlah narasumber.
Terobosan itu berupa program bertajuk Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI yang menghadirkan para mantan narapidana (napi) terorisme dengan korban terorisme (penyintas).
Program itu adalah bagian dari upaya BNPT agar mantan napiter atau napi kasus terorisme dan penyintas dapat difasilitas sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yaitu menghadirkan negara kepada setiap elemen bangsa.
“Semoga dari acara ini bisa menjadi wadah untuk menyalurkan opini dan saran yang produktif kepada pemerintah. Masukan dari peserta pastinya cukup beragam sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektoral terutama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. Karena itu kami akan menghadirkan beberapa menteri terkait di akhir acara ini,” tutur Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara saat membuka acara Satukan NKRI di Jakarta, Selasa (27/2/2018), seperti dalam keterangan tertulis BNPT.
Khusus untuk penyintas, lanjut Mayjen Gautama, BNPT sangat memahami bantuan medis, rehabilitasi psikologi, psikososial, kompensasi serta dukungan bagi keluarga yang meninggal dunia sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu, lanjut dia, BNPT akan terus berupaya agar revisi UU Terorisme tidak hanya mengakomodasi unsur penindakan dan pencegahan, namun juga mengakomodasi perspektif para penyintas.
Mantan Direktur Kontra Separatis BIN ini menjelaskan, tidak hanya mantan napiter dan penyintas saja yang dihadirkan dalam acara Satukan NKRI ini. Pada puncak acara yang akan digelar Rabu 28 Februari 2018 besok, BNPT juga menghadirkan beberapa menteri terkait dan para pemimpin redaksi dari berbagai media nasional di Tanah Air untuk memberikan masukan dan saran terkait upaya penanggulangan terorisme.
“Maka dari itu melalui silaturahmi inilah, tiga pilar utama kegiatan ini yakni mantan napiter, penyintas, dan media diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan saran-saran kepada pemerintah,” tuturnya.
Dia mengatakan, selama ini BNPT telah menghasilkan berbagai kemajuan, yang salah satunya terkait bidang koordinasi dengan 36 kementerian/lembaga.
Acara Satukan NKRI adalah upaya koordinasi tersebut. Koordinasi yang dilakukan mencakup bidang anggaran, pendidikan, jaminan sosial dan lain sebagainya.
“Pada bidang anggaran, diharapkan bahwa masing-masing kementerian/lembaga terkait dapat menyediakan anggaran khusus untuk pembinaan mantan napiter dan penyintas,” tuturnya.
Pada bidang pendidikan, BNPT telah menggandeng Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk merumuskan format pemberian dukungan beasiswa dan pendidikan keagamaan dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat.
“Di bidang pemenuhan kebutuhan sosial, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah dalam penguatan perekonomian, jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Ini semua merupakan tanda bahwa negara menjamin hak asasi manusia seluruh elemen masyarakat terutama mantan napiter dan penyintas,” tuturnya.
Acara Satukan NKRI dihadiri sebanyak 124 mantan napiter dan 51 penyintas. Pada acara Selasa (27/2/2018) para peserta ini dibekali materi motivasi dengan menghadirkan motivator dan psikolog, Nanang Kosim.
Acara juga diisi dengan Dialog Kebangsaan dengan menghadirkan sejumlah narasumber.
(dam)