BKKBN Kuatkan Integritas Program Lintas Sektor di Kampung KB
Rabu, 14 Februari 2018 - 00:30 WIB
BKKBN Kuatkan Integritas Program Lintas Sektor di Kampung KB
A
A
A
JAKARTA - Keluarga Berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata. Akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera.
”Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga kecil dan sejahtera membutuhkan dukungan dari sektor lainnya. Perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian dan sektor lainnya” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani ketika mewakili Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (13/02/2018).
Saat ini, lanjut Puan, pemerintah sedang menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Kegiatan Rakornas ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mensinergikan berbagai kegiatan kementerian dan lembaga terkait ke dalam lokus Kampung KB dan dapat menjadi forum untuk mengsinergikan kegiatan dari kementerian yang diperlukan, target yang mampu dilakukan sesuai dengan kapasitas fiskal APBN, peran Pemerintah Daerah dan substansi lainnya yang perlu dimasukkan RKP 2019 sehingga Kampung KB di tahun 2019 berisikan program-program yang terintegrasi.
Menurut Puan, BKKBN yang memiliki petugas dan kader di lapangan memiliki potensi di dalam mengawal pembinaan keluarga Indonesia. Melalui pendamping dan petugas lapangan BKKBN, dapat mengoptimalkan pembinaan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pemberdayaan ibu, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan hidup sehat dengan gizi yang baik.
“Kampung KB perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian sektor lainnya. Diharapkan dengan sinergitas program di Kampung KB dengan pendampingan PKB/PLKB dapat mengoptimalkan pembinaan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, pemberdayaan ibu, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan hidupsehat dengan gizi yang baik” ujarnya.
Puan menuturkan, tahap kedua setelah pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.
Plt Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo menambahkan, dalam laporan penyelenggaraan Rakornas 2018, hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan bahwa angka fertilitas total (TFR) sebesar 2,4. Artinya bahwa setiap wanita Indonesia rata-rata melahirkan 2,4 anak selama masa reproduksinya.
TFR hasil SDKI tahun 2017 ini menurun dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012, yaitu sebesar 2,6 anak per wanita. Penurunan TFR ini juga diikuti oleh kenaikan angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dari 61,9% pada 2012 menjadi 63,6% pada 2017.
Rakornas diharapkan mampu memperkuat komitmen bangsa untuk menempatkan program KKBPK sebagai program strategis dalam pembangunan karakter guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
”Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga kecil dan sejahtera membutuhkan dukungan dari sektor lainnya. Perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian dan sektor lainnya” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani ketika mewakili Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (13/02/2018).
Saat ini, lanjut Puan, pemerintah sedang menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Kegiatan Rakornas ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mensinergikan berbagai kegiatan kementerian dan lembaga terkait ke dalam lokus Kampung KB dan dapat menjadi forum untuk mengsinergikan kegiatan dari kementerian yang diperlukan, target yang mampu dilakukan sesuai dengan kapasitas fiskal APBN, peran Pemerintah Daerah dan substansi lainnya yang perlu dimasukkan RKP 2019 sehingga Kampung KB di tahun 2019 berisikan program-program yang terintegrasi.
Menurut Puan, BKKBN yang memiliki petugas dan kader di lapangan memiliki potensi di dalam mengawal pembinaan keluarga Indonesia. Melalui pendamping dan petugas lapangan BKKBN, dapat mengoptimalkan pembinaan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pemberdayaan ibu, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan hidup sehat dengan gizi yang baik.
“Kampung KB perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian sektor lainnya. Diharapkan dengan sinergitas program di Kampung KB dengan pendampingan PKB/PLKB dapat mengoptimalkan pembinaan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, pemberdayaan ibu, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan hidupsehat dengan gizi yang baik” ujarnya.
Puan menuturkan, tahap kedua setelah pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.
Plt Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo menambahkan, dalam laporan penyelenggaraan Rakornas 2018, hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan bahwa angka fertilitas total (TFR) sebesar 2,4. Artinya bahwa setiap wanita Indonesia rata-rata melahirkan 2,4 anak selama masa reproduksinya.
TFR hasil SDKI tahun 2017 ini menurun dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012, yaitu sebesar 2,6 anak per wanita. Penurunan TFR ini juga diikuti oleh kenaikan angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dari 61,9% pada 2012 menjadi 63,6% pada 2017.
Rakornas diharapkan mampu memperkuat komitmen bangsa untuk menempatkan program KKBPK sebagai program strategis dalam pembangunan karakter guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
(whb)
