Golkar Diharapkan Konsisten dengan Realisasi Partai Bersih

JAKARTA - Meski Partai Golkar sudah nakhoda, di mana Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto saat ini telah menggantikan Setya Novanto sebagai ketum, tetap tidak menghilangkan gejolak di internal partai ini.

Politikus Golkar Aziz Sumual mengatakan, tagline bersih yang diusung Golkar diharapkan bisa konsisten diterapkan di semua lini partai.

Bahkan menurut Aziz, sampai saat ini masuh banyak pengurus Golkar yang bermasalah di kasus hukum. "Kalau mau tagline Golkar bersih, ya harus konsisten. Kenyataannya sekarang masih banyak pengurus Golkar yang bermasalah," kata Aziz, Kamis (8/2/2018).

Dia tidak ingin Airlangga Hartarto diganggu lagi persoalan kader bermasalah jelang persiapan Golkar hadapi Pemilu 2019. Dia pun menantang, kader Golkar bermasalah mundur dari partai bersih.

"Bukan tidak mungkin satu atau dua minggu ke depan KPK tetapkan lagi tersangka pengurus Golkar sekarang," jelas dia tanpa mau menyebut siapa lagi kader Golkar bermasalah di KPK.

Hal ini dikatakan Aziz karena Golkar harus sekarang ini harus fokus konsolidasi demi menangkan Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2019. "Kita sudah harus siap tempur menangkan Pak Jokowi," tegas Aziz.

Di sisi lain dia kecewa dengan sikap Nusron Wahid yang menyingkirkan sejumlah kader Golkar. "Nusron ingin menyingkirkan orang bermasalah hukum dari Golkar," ucap Aziz.

Aziz memahami, niat Nusron yang ingin Golkar lebih baik. Tapi sayang, niat itu tidak dibarengi dengan persoalan yang dihadapi Nusron di KPK.

"Nusron kan juga pernah disebut di sidang. Jadi dia harusnya juga mundur dari Golkar. Padahal dia kan juga orang pertama yang minta Pak Novanto mundur," ucap Aziz yang juga loyalis Setya Novanto.

Dalam sidang dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Doddy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, pada Senin, 22 Agustus 2016 lalu, nama Nusron disebut.

Jaksa penuntut dari KPK membacakan sejumlah poin dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sopir asisten mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, Doddy Aryanto Supeno.

Dalam BAP itu disebutkan bahwa Doddy pernah mengirimkan dokumen dan uang untuk Nusron yang menjabat Kepala BNP2TKI. Namun, Nusron telah membantah kabar itu. Menurut dia, tudingan itu sama sekali tidak relevan.