Kepengurusan DPP Partai Golkar Dinilai Tidak Ada Masalah
Selasa, 06 Februari 2018 - 11:18 WIB
Kepengurusan DPP Partai Golkar Dinilai Tidak Ada Masalah
A
A
A
JAKARTA - Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munaslub pada 18-20 Desember 2017 yang memberikan kewenangan penuh kepada ketua umum (Ketum) terpilih Airlangga Hartarto adalah keputusan forum tertinggi partai yang dihasilkan melalui forum munaslub.
Ketua umum terpilih Airlangga Hartarto diberikan mandat penuh sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan partai Golkar Periode 2017-2019.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Advokasi Partai Golkar, Muslim Jaya ButarButar. Menurutnya, keputusan sebagai formatur tunggal adalah hasil munaslub yang secara sah.
"Dan berdaulat penuh yang diberikan seluruh DPD 1 Partai Golkar kepada ketum terpilih untuk menyusun kepengurusan tanpa intervensi siapapun juga," kata Muslim Jaya dalam siaran pers, Selasa (6/2/2018).
Kata dia kepengurusan partai Golkar yang disusun oleh Airlangga Hartarto tidak menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar.
"Karena ketua umum terpilih berwenang menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar yang secara intensif telah diatur dalam AD/ART Partai," tegasnya.
"Apabila mengacu kepada AD/ART Partai Golkar ketum menetapkan komposisi personalia DPP Partai Golkar maka diberikan kewenangan penuh untuk merombak kepengurusan baik dalam arti sempit maupun luas yang secara AD/ART Partai telah sesuai," tambahnya.
Karenanya Muslim Jaya ButarButar mengimbau apabila ada pihak-pihak yang mempersalahkan komposisi kepengurusan Golkar tentu sebaiknya disampaikan langsung kepada ketua umum.
"Ketua umum Partai Golkar terpilih mempunyai hak diskresi untuk menentukan kepengurusan partai Golkar yang tentu mengacu kepada unsur PDLT," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebaiknya jika mengaku sebagi kader Golkar yang baik tentu memberikan kesempatan kepada ketum terpilih untuk bekerja dalam memenangkan Golkar pada pileg 2019.
"Badan Advokasi Partai Golkar mendukung penuh langkah-langkah ketua umum dalam melakukan pemenangan pemilu 2019 yang sudah didepan mata. Dan apabila ada pihak-pihak yang mempersoalkan kepengurusan partai golkar yang muncul di media, maka Badan Advokasi mengimbau agar menghentikan segala hal yang membuang energi," pungkasnya.
Ketua umum terpilih Airlangga Hartarto diberikan mandat penuh sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan partai Golkar Periode 2017-2019.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Advokasi Partai Golkar, Muslim Jaya ButarButar. Menurutnya, keputusan sebagai formatur tunggal adalah hasil munaslub yang secara sah.
"Dan berdaulat penuh yang diberikan seluruh DPD 1 Partai Golkar kepada ketum terpilih untuk menyusun kepengurusan tanpa intervensi siapapun juga," kata Muslim Jaya dalam siaran pers, Selasa (6/2/2018).
Kata dia kepengurusan partai Golkar yang disusun oleh Airlangga Hartarto tidak menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar.
"Karena ketua umum terpilih berwenang menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar yang secara intensif telah diatur dalam AD/ART Partai," tegasnya.
"Apabila mengacu kepada AD/ART Partai Golkar ketum menetapkan komposisi personalia DPP Partai Golkar maka diberikan kewenangan penuh untuk merombak kepengurusan baik dalam arti sempit maupun luas yang secara AD/ART Partai telah sesuai," tambahnya.
Karenanya Muslim Jaya ButarButar mengimbau apabila ada pihak-pihak yang mempersalahkan komposisi kepengurusan Golkar tentu sebaiknya disampaikan langsung kepada ketua umum.
"Ketua umum Partai Golkar terpilih mempunyai hak diskresi untuk menentukan kepengurusan partai Golkar yang tentu mengacu kepada unsur PDLT," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebaiknya jika mengaku sebagi kader Golkar yang baik tentu memberikan kesempatan kepada ketum terpilih untuk bekerja dalam memenangkan Golkar pada pileg 2019.
"Badan Advokasi Partai Golkar mendukung penuh langkah-langkah ketua umum dalam melakukan pemenangan pemilu 2019 yang sudah didepan mata. Dan apabila ada pihak-pihak yang mempersoalkan kepengurusan partai golkar yang muncul di media, maka Badan Advokasi mengimbau agar menghentikan segala hal yang membuang energi," pungkasnya.
(maf)
