Wiranto Isyaratkan Tolak Munaslub

JAKARTA - Gejolak Internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang akhirnya membuat partai terbelah menjadi dua. Dimana Kubu Syarifudin Sudding mengklaim mayoritas kader pusat dan daerah tidak menginginkan Oesman Sapta Odang (Oso) tetap sebagai ketua umum. Atas dasar itu, kubunya menginginkan Munaslub digelar secepatnya.

Begitupun dengan Kubu Kepemimpinan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) yang meyakini bila kubunya sah dan berjalan sesuai AD ART Partai. Terlebih Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Oso.

Oso juga mengatakan telah berbicara langsung dengan Wiranto. Dalam pembicaraan itu, Wiranto tegas menolak untuk kembali lagi menjabat sebagai ketua umum Hanura. itu diungkapkan oleh Wiranto saat bertemu di Istana Kepresidenan, dalam pelantikan sejumlah pejabat negara, Rabu (17/1/2018) pagi.

"Ya Pak Wiranto menolak semua pernyataan versi Hotel Ambhara (Sarifuddin Sudding), dia mengatakan teruskan Pak Oesman," ungkapnya di GeEdung DPR.

Selain itu, lanjut Oso, Wiranto menginginkan Partai Hanura harus dibangun berdasarkan AD/ART. "Pesannya Pak Wiranto itu bagaimana membangun partai ini dengan benar dan baik sesuai dengan AD/ART," tuturnya.

Disinggung apa penyebab konflik partai, Oso enggan membeberkan informasi mengenai penyebab konflik internal partai tersebut. Namun, dia mengisyaratkan penyebab konflik karena permintaan sumbangan dari calon peserta pilkada.

Dia mengaku, konflik internal itu disinyalir berawal dari keputusan Oso membubarkan Tim Pilkada Pusat Partai Hanura. Dirinya juga mengganti Ketua TPP Partai Hanura, Farid Alfauzi dengan Herry Lontung Siregar. "Ada sesuatu yang terjadi. Tetapi saya kan tidak pantas ungkap di muka umum. Banyak hal yang terjadi. Yang harus ditertibkan. Tetapi tidak bisa saya cerita. Nanti kalau saya ceritakan. Itu kan memalukan keadaan partai sendiri," jelasnya.

Wiranto, sambung Oso, juga menegaskan tidak ada munaslub partai pasca mosi tidak percaya sejumlah DPD Hanura kepada Oso selaku ketua umum. "Tidak ada itu istilah munaslub, kami akan lakukan evaluasi," jelasnya.

Sekjen Partai Hanura kubu Oso, Herry Lotung Siregar mengatakan, munaslub Partai Hanura yang akan dihelat kubu Syarifuddin Suding tidak sesuai aturan. "Ilegal dong. Kan harus sesuai SK Menkumham," jelasnya.

Dia mengaku belum mengetahui rencana munaslub kubu Ambhara tersebut. Namun, baginya munaslub hanya boleh dilakukan atas persetujuan ketua umum yang tercantum dalam SK Menkumham, yakni Oso.

Ketua Umum sendiri, sambungnya, tidak pernah merestui atau menandatangani surat penyelenggaraan munaslub. Munaslub itu sendiri disebutnya sebagai upaya merombak kepengurusan yang sebenarnya wewenang Oso. "Mau reposisi lah. Itu kewenangan ketua umum. Kalau ada yang enggak terima mungkin gatel," jelasnya.

Terpisah, Partai Hanura kubu Sudding atau kubu Ambhara dikabarkan menggelar Munaslub pemilihan ketua umum di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu (17/1/2018) pukul 22.00.

Syarifuddin Sudding mengklaim pihaknya telah berkomunikais dengan Menkopolhukam Wiranto. Dia juga menyatakan Wiranto telah meyetujui langkah yang diambil kubunya selama sesuai dengan AD ART.

"Sudah tadi saya di kantor Menko Polhukam, sepanjang sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Go," ucapnya.

Hingga kini Munaslub belum dilaksanakan. Beredar kabar, Sudding dan jajarannya seperti Pelaksana Tugas Ketua Umum Marsdya (purn) Daryatmo tengah melakukan rapat di Hotel Sultan.