Respons Pendiri Hanura Terkait Konflik Internal Partai
Respons Pendiri Hanura Terkait Konflik Internal Partai
A
A
A
JAKARTA - Dinamika maupun gejolak yang sedang terjadi di internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), cukup mengagetkan kader, anggota, dan masyarakat luas.
Pasalnya, tak ada hujan dan panas tiba-tiba Ketua Umum (Ketum) Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO dipecat oleh pengurus DPP Hanura yang hakikatnya diangkat oleh ketua umum dan dewan pembina partai.
Dinamika tersebut menjadi pertanyaan besar bagi salah seorang pendiri Hanura, Djafar Badjeber. Djafar menyebut, ketum yang telah dipilih secara aklamasi justru mau dilengserkan dengan cara yang tidak bermartabat dan inkonstitusional.
"Nampaknya mereka ini haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elite partai," kata Djafar, Rabu (17/1/2018).
Menurut Djafar, alasan yang diungkapkan anggota yang mengaku kader partai bahwa Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) telah melanggar AD/ART sangat menggelikan.
"Mana pelanggaran itu? mengapa tidak dibicarakan melalui rapat terlebih dahulu? Kalau toh katakanlah ketum memiliki kekurangan dalam memimpin partai, akan tetapi momentum yang mereka persoalkan tidak tepat dilakukan saat ini, karena Partai Hanura mempunyai agenda besar yaitu pilkada, pileg dan pilpres," ungkap Djafar.
Apa yang dilakukan kader secara sepihak memecat OSO tersebut, dinilai Djafar sebagai tindakan profokatif dan perusakan Partai Hanura secara sistematis.
"Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa upaya 'kudeta' sudah dirancang 2 sampai dengan 3 bulan lalu. Mereka fikir semudah itu merebut kekuasaan ini, sekalipun mereka minta restu kepada 'orang tertentu' juga tidak mungkin mereka berani melawan kalau tidak ada restu," ungkap Djafar lagi.
Selain itu lanjut Djafar, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura harus mengambil langkah preventif dengan mendorong musyawarah. Bukan justru menjadi regulator dengan menyatakan masalah tersebt dikembalikan ke AD/ART partai.
"Pembangkangan ini sama halnya melemahkan Hanura. Mereka seharusnya belajar dengan dua atau tiga partai yang mengalami konflik dan sampai kini ada yang belum selesai," ujarnya.
Pasalnya, tak ada hujan dan panas tiba-tiba Ketua Umum (Ketum) Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO dipecat oleh pengurus DPP Hanura yang hakikatnya diangkat oleh ketua umum dan dewan pembina partai.
Dinamika tersebut menjadi pertanyaan besar bagi salah seorang pendiri Hanura, Djafar Badjeber. Djafar menyebut, ketum yang telah dipilih secara aklamasi justru mau dilengserkan dengan cara yang tidak bermartabat dan inkonstitusional.
"Nampaknya mereka ini haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elite partai," kata Djafar, Rabu (17/1/2018).
Menurut Djafar, alasan yang diungkapkan anggota yang mengaku kader partai bahwa Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) telah melanggar AD/ART sangat menggelikan.
"Mana pelanggaran itu? mengapa tidak dibicarakan melalui rapat terlebih dahulu? Kalau toh katakanlah ketum memiliki kekurangan dalam memimpin partai, akan tetapi momentum yang mereka persoalkan tidak tepat dilakukan saat ini, karena Partai Hanura mempunyai agenda besar yaitu pilkada, pileg dan pilpres," ungkap Djafar.
Apa yang dilakukan kader secara sepihak memecat OSO tersebut, dinilai Djafar sebagai tindakan profokatif dan perusakan Partai Hanura secara sistematis.
"Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa upaya 'kudeta' sudah dirancang 2 sampai dengan 3 bulan lalu. Mereka fikir semudah itu merebut kekuasaan ini, sekalipun mereka minta restu kepada 'orang tertentu' juga tidak mungkin mereka berani melawan kalau tidak ada restu," ungkap Djafar lagi.
Selain itu lanjut Djafar, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura harus mengambil langkah preventif dengan mendorong musyawarah. Bukan justru menjadi regulator dengan menyatakan masalah tersebt dikembalikan ke AD/ART partai.
"Pembangkangan ini sama halnya melemahkan Hanura. Mereka seharusnya belajar dengan dua atau tiga partai yang mengalami konflik dan sampai kini ada yang belum selesai," ujarnya.
(maf)
Explore More