Musyawarah Besar Pemuka Agama Bahas Masalah Kerukunan Beragama

JAKARTA - Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa bakal digelar pada 8-10 Februari 2018 di Jakarta. Pasalnya, belakangan ini ada sejumlah gangguan terhadap kerukunan beragama itu.

Adapun acara yang selenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) itu bertajuk "Rukun dan Bersatu Kita Maju".

"Acara ini kami selenggarakan dilatari oleh kenyataan bahwa kerukunan umat beragama di Tanah Air ini sesungguhnya relatif baik," ujar UKP-DKAAP Din Syamsuddin di Gedung Sekretariat Negara, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Kerukunan yang terbangun selama ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yakni karena agama di Indonesia sejatinya mengajarkan kerukunan dan perdamaian.

Kedua, masyarakat Indonesia memiliki kesepakatan-kesepakatan dasar seperti Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun kerukunan. "Walaupun demikian, kita tidak menutup mata ada ketegangan bahkan konflik antar umat beragama, bahkan dalam satu agama, intra agama," tuturnya.

Dikatakannya, sejumlah masalah itu disebabkan karena kesalahpahaman terhadap agama itu sendiri. "Sebagian umat tidak menangkap misi suci pesan utama agama mendorong perdamaian dan kerukunan, atau pemahaman yang sempit terhadap kitab suci," ucapnya.

Namun, diakuinya bahwa masih ada beberapa faktor lain yang mengganggu kerukunan umat beragama, seperti ekonomi, politik dan kesenjangan. Ditambah juga faktor-faktor luar negeri yang sering juga mengganggu.

Sehingga, UKP-DKAAP tidak menutup mata adanya gejala seperti radikalisme, ekstrimisme, intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. "Musyawarah itu akan melahirkan sejumlah kesepakatan antar umat beragama," tutupnya.