Fenomena Kotak Kosong di Pilkada Bentuk Gagalnya Pengkaderan Parpol
Kamis, 11 Januari 2018 - 12:11 WIB
Fenomena Kotak Kosong di Pilkada Bentuk Gagalnya Pengkaderan Parpol
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 diwarnai fenomena munculnya calon tunggal melawan kotak kosong. Setidaknya ada 11 daerah yang berpotensi pasangan calon akan melawan kotak kosong.
Direktur Bhinneka Institute Ridwan Darmawan menilai, munculnya 11 pasangan calon hanya melawan kotak kosong memiliki tiga indikasi. Indikasi pertama, gagalnya pengkaderan partai politik dalam menyiapkan kader-kader terbaiknya di suatu daerah untuk muncul dan maju sebagai calon kepala daerah.
Kedua, setelah gagal menciptakan kader-kadernya di wilayah, partai akhirnya bersikap instan mengambil tokoh yang sudah populer, punya uang, lebih-lebih yang sudah memegang infrastruktur atau jabatan politik.
"Makanya tidak heran jika parpol berbondong-bondong mencalonkan calon petahana," ujar Ridwan kepada SINDOnews, Kamis (11/1/2018).
Ketiga, realistis. Pada akhirnya, di penghujung masa pendaftaran, partai politik bersikap realistis dengan realita politik yang ada, guna memenuhi pencalonan di daerah agar tidak ketinggalan gerbong kereta koalisi.
Kendati begitu, Ridwan menilai peristiwa ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut karena bisa menciptakan dinasti, korupsi, dan partisipasi politik yang rendah di masyarakat. Di beberapa partai politik sudah terdapat pelatihan kader, dari pemula hingga utama.
"Tinggal dimaksimalkan, dikuatkan konsepnya, dan yang utama adalah konsisten," kata pengamat Politik dari UIN Jakarta ini.
Berikut 11 daerah di mana calon tunggal akan bertarung dengan kotak kosong seperti; Kabupaten Lebak, Kabupaten Tapin, Kota Prabumulih, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Mamberano Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
Direktur Bhinneka Institute Ridwan Darmawan menilai, munculnya 11 pasangan calon hanya melawan kotak kosong memiliki tiga indikasi. Indikasi pertama, gagalnya pengkaderan partai politik dalam menyiapkan kader-kader terbaiknya di suatu daerah untuk muncul dan maju sebagai calon kepala daerah.
Kedua, setelah gagal menciptakan kader-kadernya di wilayah, partai akhirnya bersikap instan mengambil tokoh yang sudah populer, punya uang, lebih-lebih yang sudah memegang infrastruktur atau jabatan politik.
"Makanya tidak heran jika parpol berbondong-bondong mencalonkan calon petahana," ujar Ridwan kepada SINDOnews, Kamis (11/1/2018).
Ketiga, realistis. Pada akhirnya, di penghujung masa pendaftaran, partai politik bersikap realistis dengan realita politik yang ada, guna memenuhi pencalonan di daerah agar tidak ketinggalan gerbong kereta koalisi.
Kendati begitu, Ridwan menilai peristiwa ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut karena bisa menciptakan dinasti, korupsi, dan partisipasi politik yang rendah di masyarakat. Di beberapa partai politik sudah terdapat pelatihan kader, dari pemula hingga utama.
"Tinggal dimaksimalkan, dikuatkan konsepnya, dan yang utama adalah konsisten," kata pengamat Politik dari UIN Jakarta ini.
Berikut 11 daerah di mana calon tunggal akan bertarung dengan kotak kosong seperti; Kabupaten Lebak, Kabupaten Tapin, Kota Prabumulih, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Mamberano Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
(kri)
