DPP Golkar Segera Jadwalkan Munaslub

JAKARTA - DPP Partai Golkar akhirnya setuju untuk segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan agenda pemilihan ketua umum yang baru. Jadwal munaslub ini akan dibahas melalui rapat pleno DPP yang akan digelar pekan depan.

Keputusan untuk menjadwalkan munaslub dibuat setelah DPP menerima aspirasi 31 pimpinan DPD I Golkar di Kantor DPP I Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/12/2017). DPD I bertemu DPP guna mendorong munaslub segera digelar. Usulan DPD munaslub digelar Desember ini dengan tiga pilihan lokasi, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Peluang munaslub untuk segera digelar semakin terbuka karena di saat yang sama upaya praperadilan Ketua Umum Partai Golkar (nonaktif) Setya Novanto berpotensi kandas. Itu terjadi setelah siang kemarin jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas dan surat dakwaan kasus No vanto ke pengadilan untuk di sidangkan.

Dengan berkas yang kini P-21 dan kasus segera disidangkan, upaya praperadilan yang ditempuh Novanto bakal kandas dengan sendirinya. Upaya praperadilan Novanto ini sebelumnya menjadi alasan bagi DPP Golkar untuk menunda pelaksanaan munaslub.

"Minggu depan kami akan melakukan rapat pleno. Agendanya adalah menentukan munas Partai Golkar yang diproyeksikan pada bulan Desember," ujar Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Rabu (6/12/2017).

Namun, sebelum pleno digelar, Idrus mengaku akan melakukan pertemuan terlebih dulu dengan Novanto untuk menyampaikan dinamika dan perkembangan terbaru internal partai. Dia menyebut akan meminta izin KPK untuk menjenguk Novanto di Rutan Kelas 1 KPK.

"Kami akan berusaha ketemu Bung Novanto untuk menjelaskan bagaimana kondisi kekinian Partai Golkar," kata Idrus.

Terkait kemungkinan adanya penolakan munaslub oleh Novanto, Idrus menekankan bahwa Golkar merupakan tempat bagi rakyat Indonesia dan bukan milik perorangan. Atas dasar itu, sebagai plt ketua umum, dia akan mengedepankan aspirasi kader yang saat ini berkembang. "Jadi, kami tentu memperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang. Tetapi sekali lagi akan dibicarakan dengan Novanto karena secara yuridis formal ada pada Pak Novanto," kata Idrus.

Dalam aspirasinya, DPD I juga menyebut nama Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum di munaslub. Namun, apa kah Airlangga akan aklamasi atau tidak, bergantung pada dinamika di munaslub karena pemilik suara mayoritas justru DPD II Golkar (pimpinan kabupaten/kota). Selain Airlangga, kader yang sudah tegas menyatakan akan maju sebagai calon ketua umum adalah Idrus Marham dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

Dorongan agar DPP Golkar segera menjadwalkan munaslub mulai menguat setelah Novanto ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Dorongan makin tak terbendung karena sudah ada 31 DPD I dari total 34 yang menyampaikan aspirasi meminta munaslub. Adapun di dalam aturan AD/ART Golkar, usulan munaslub ini hanya memerlukan dukungan minimal 2/3 DPD I.

Ketua Forum Silaturahmi DPD I Ridwan Bae mengungkapkan, usulan munaslub sebenarnya bulat disuarakan seluruh DPD I se-Indonesia. Tiga DPD I yang sebelumnya belum menyatakan sikap, yakni Maluku, Sulawesi Utara, dan NTT diklaim sudah memiliki suara yang sama. "Pada dasarnya, semangatnya sama untuk melaksanakan munaslub," ujar Ridwan di Kantor DPP Golkar, Rabu (6/12/2017).

Mengenai tempat pelaksanaan munaslub, DPD I Golkar Jawa Barat menyatakan siap menjadi tuan rumah. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, DPD I ingin munaslub digelar pada 15-17 Desember mendatang. "Kami siap bila ditunjuk (jadi tuan rumah). Pak Dedi Mulyadi (Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat) juga menyatakan siap kalau memang Jawa Barat yang dipilih," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamin pemerintah tidak akan mengintervensi masalah internal Golkar dan menginginkan setiap partai politik tetap solid. Hal itu disampaikan JK menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Idrus Marham yang dikabarkan berlangsung pada Minggu (3/12/2017). "Presiden tidak mengintervensi, tapi mendorong agar Golkar tetap solid," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Sebelumnya, JK yang menjabat ketua umum Partai Golkar periode 2004–2009 termasuk yang mendorong agar Golkar segera menggelar munaslub karena khawatir elektabilitas partai menurun akibat kasus dugaan korupsi yang dialami Novanto.