27 Ribu Situs Radikalisme-Pornografi Telah Diblokir Kemenkominfo
27 Ribu Situs Radikalisme-Pornografi Telah Diblokir Kemenkominfo
A
A
A
SEMARANG - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir sebanyak 27 ribu situs yang memuat unsur radikalisme dan pornografi selama tahun 2017 ini. Direktur Ekosistem Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemenkominfo, Danny Januar Ismawan menyebutkan bahwa konten yang dimuat dalam situs tersebut kebanyakan melanggar aturan UU ITE sehingga patut untuk diberangus.
"Sejauh ini selama 2017, kurang lebih ada 27 ribu situs termasuk yang memuat konten radikal dari laporan Direktur Informatika Kemenkominfo yang diblacklist. Kita melakukan pemblokiran dengan menggunakan mesin sensor yang tersedia di kantor pusat," beber Danny Januar, seusai memaparkan strategi jitu dalam Seminar Pemanfaatan Teknologi ITE sebagai Sarana Merawat Kebhinnekaan Bangsa dalam Rangka Sosialisasi Redesain USO, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/12/2017).
Dia menjelaskan, bahwa upaya tersebut merupakan pencegahan yang paling agresif yang dilakukan pihaknya untuk memberantas situs-situs berbahaya di jejaring media sosial. Karena dengan mengaktifkan mesin sensor blokir, pihaknya bisa leluasa dalam memblokir setiap situs yang dianggap menyimpang dari aturan UU ITE.
"Yang pasti, kita menggencarkan pendekatan preventif dan pendekatan yang lebih agresif," pungkasnya.
Meski demikian, Denny mengakui bahwa tidaklah mudah untuk membendung maraknya situs-situs berita hoax. Karena jumlahnya terus bermunculan seiring meningkatnya jumlah media sosial (medsos) yang ada saat ini.
"Kita tidak bisa membendung berita-berita hoax. Makanya, kita minta masyarakat berperan aktif menangkal berita yang bersifat hoax. Sekarang kita bekerja sama secara berkala dengan mengandeng perguruan tinggi, NGO dan komunitas di semua daerah," tukas Denny.
Oleh karena itu, BP3TI mendorong pada anak muda untuk merekatkan persatuan tanpa perbedaan demi memerangi situs radikal. "Dengan adanya konten negatif yang bisa memecah belah bangsa jadi perlu diminimalisir untuk merajut nilai-nilai kebhinnekaan," ujarnya.
"Sejauh ini selama 2017, kurang lebih ada 27 ribu situs termasuk yang memuat konten radikal dari laporan Direktur Informatika Kemenkominfo yang diblacklist. Kita melakukan pemblokiran dengan menggunakan mesin sensor yang tersedia di kantor pusat," beber Danny Januar, seusai memaparkan strategi jitu dalam Seminar Pemanfaatan Teknologi ITE sebagai Sarana Merawat Kebhinnekaan Bangsa dalam Rangka Sosialisasi Redesain USO, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/12/2017).
Dia menjelaskan, bahwa upaya tersebut merupakan pencegahan yang paling agresif yang dilakukan pihaknya untuk memberantas situs-situs berbahaya di jejaring media sosial. Karena dengan mengaktifkan mesin sensor blokir, pihaknya bisa leluasa dalam memblokir setiap situs yang dianggap menyimpang dari aturan UU ITE.
"Yang pasti, kita menggencarkan pendekatan preventif dan pendekatan yang lebih agresif," pungkasnya.
Meski demikian, Denny mengakui bahwa tidaklah mudah untuk membendung maraknya situs-situs berita hoax. Karena jumlahnya terus bermunculan seiring meningkatnya jumlah media sosial (medsos) yang ada saat ini.
"Kita tidak bisa membendung berita-berita hoax. Makanya, kita minta masyarakat berperan aktif menangkal berita yang bersifat hoax. Sekarang kita bekerja sama secara berkala dengan mengandeng perguruan tinggi, NGO dan komunitas di semua daerah," tukas Denny.
Oleh karena itu, BP3TI mendorong pada anak muda untuk merekatkan persatuan tanpa perbedaan demi memerangi situs radikal. "Dengan adanya konten negatif yang bisa memecah belah bangsa jadi perlu diminimalisir untuk merajut nilai-nilai kebhinnekaan," ujarnya.
(kri)
Explore More