Asalkan Lewati Tahapan Ini, Golkar NTT Setuju Munaslub
Sabtu, 02 Desember 2017 - 18:07 WIB
Asalkan Lewati Tahapan Ini, Golkar NTT Setuju Munaslub
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengaku setuju penyelenggaraan Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Meski setuju, Melki berharap penyelenggaraan Munaslub perlu melewati beberapa tahapan. "Apa pun caranya pasti ketemunya di munaslub. Saya dari awal setuju munaslub itu ada. Tapi caranya kita berbeda," ujar Melki Laka Lena dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM bertajuk Mencari Sosok Masa Depan Golkar di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (2/12/2017).
Sebelum menggelar munaslub, kata dia, DPP Partai Golkar perlu menggelar rapat pleno. Dia menjelaskan, rapat pleno digelar untuk merekomendasikan pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas). "Jadi tahapannya begitu," papar Melki.
Dia mengakui cara tersebut berbeda dengan keinginan sejumlah DPD tingkat I atau provinsi lainnya yang ingin langsung digelar Munaslub.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan, Melchias Markus Mekeng mengatakan sebanyak 31 DPD Partai Golkar tingkat I sudah setuju melakukan Munaslub.
Mekeng mengungkapkan, hanya tiga DPD yang belum menyetujui pelaksanaan Munaslub, yakni NTT, Papua, dan Papua Barat.
Wacana Munaslub muncul menyikapi penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Meski setuju, Melki berharap penyelenggaraan Munaslub perlu melewati beberapa tahapan. "Apa pun caranya pasti ketemunya di munaslub. Saya dari awal setuju munaslub itu ada. Tapi caranya kita berbeda," ujar Melki Laka Lena dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM bertajuk Mencari Sosok Masa Depan Golkar di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (2/12/2017).
Sebelum menggelar munaslub, kata dia, DPP Partai Golkar perlu menggelar rapat pleno. Dia menjelaskan, rapat pleno digelar untuk merekomendasikan pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas). "Jadi tahapannya begitu," papar Melki.
Dia mengakui cara tersebut berbeda dengan keinginan sejumlah DPD tingkat I atau provinsi lainnya yang ingin langsung digelar Munaslub.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan, Melchias Markus Mekeng mengatakan sebanyak 31 DPD Partai Golkar tingkat I sudah setuju melakukan Munaslub.
Mekeng mengungkapkan, hanya tiga DPD yang belum menyetujui pelaksanaan Munaslub, yakni NTT, Papua, dan Papua Barat.
Wacana Munaslub muncul menyikapi penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
(dam)
