Sosok Airlangga Hartarto Dinilai Mewakili Selera Milenial

JAKARTA - Desakan agar Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) dilaksanakan terus mengalir pasca Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditahan KPK. Nama Airlangga Hartarto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perindustrian digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti Setnov.

Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi mengatakan, Airlangga Hartarto sosok ideal untuk memimpin Partai Golkar. Menurutnya, gaya kepemimpinan Airlangga cukup baik dan merupakan sosok yang sangat familiar dengan dunia teknologi informasi.

"Sosok Airlangga itu mewakili selera milenial, trendi dan bersahabat, tak berjarak. Dia juga memanfaatkan kecanggihan digital, baik dalam bisnis, organisasi, maupun saat mengemban tugas-tugas negara," ujarnya kepada SINDO, Senin (27/11/2017).

Dia juga menilai, Airlangga memiliki kecerdasan intelektual dalam berkomunikasi dan bergaul. Era milenial adalah era transparan dan dialogis. "Ketua umum harus siap berdialog secara cerdas kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Airlangga mempunyai kemampuan untuk itu," ucpnya.

Golkar, sambungnya, akan tetap menjadi pemenang di panggung politik Indonesia ketika dipimpin oleh ketua umum yang mampu membaca tuntutan zaman. "Golkar tak pernah mengalami defisit kader dan tokoh. Bahkan cenderung berlebih. Kelebihan stok itu tak hanya di tingkat nasional tapi juga di daerah," terangnya.

Begitupun dengan Politisi Golkar Meutya Hafid yang mengatakan Golkar harus segera melakukan evaluasi agar ke depannya elektabilitas partai bisa naik. "Kalau kita mendorong Munaslub terlalu cepat kemudian belum siap dan terjadi perpecahan itu juga bahaya," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menambahkan, Golkar sekarang sangat terbuka dan membolehkan semua pihak berbicara tentang Munaslub. Namun, semua itu harus dikaji lebih mendalam dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

"Kita masih menunggu, teman-teman harap bersabar karena kita masih melihat mana jalan yang terbaik. Kita tidak mau ada perpecahan lagi. Semua langkah DPP harus dilakukan secara hati-hati, namun tentu dengan mempertimbangkan masukan dari DPD," jelasnya.