DPR Belum Terima Nama Calon Panglima TNI Baru
Senin, 27 November 2017 - 12:24 WIB
DPR Belum Terima Nama Calon Panglima TNI Baru
A
A
A
JAKARTA - Hingga kini, DPR belum menerima nama calon panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
"Sampai hari ini informasi yang saya dapat belum, jadi harap ditunggu saja," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Dia mengakui, bahwa proses pergantian panglima TNI tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Namun kata dia, tidak boleh juga proses pergantian panglima TNI itu diundur-undur.
Meutya yakin Presiden Jokowi mengetahui betul waktu yang tepat untuk melakukan proses pergantian panglima TNI.
"Jadi kita enggak usah dorong-dorong ataupun melama-lamakan. Nanti saya yakin presiden punya timing yang tepat menyerahkan nama tersebut," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemilihan calon panglima TNI memiliki banyak aspek. "Rotasi memang salah satu aspek, tapi itu tidak menjadi keharusan untuk diikuti karena ada juga aspek kondisi sosial politik yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini Presiden," tutur politikus partai Golkar ini.
"Sampai hari ini informasi yang saya dapat belum, jadi harap ditunggu saja," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Dia mengakui, bahwa proses pergantian panglima TNI tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Namun kata dia, tidak boleh juga proses pergantian panglima TNI itu diundur-undur.
Meutya yakin Presiden Jokowi mengetahui betul waktu yang tepat untuk melakukan proses pergantian panglima TNI.
"Jadi kita enggak usah dorong-dorong ataupun melama-lamakan. Nanti saya yakin presiden punya timing yang tepat menyerahkan nama tersebut," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemilihan calon panglima TNI memiliki banyak aspek. "Rotasi memang salah satu aspek, tapi itu tidak menjadi keharusan untuk diikuti karena ada juga aspek kondisi sosial politik yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini Presiden," tutur politikus partai Golkar ini.
(maf)
