Berantas Calo TKI, Petugas Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Senin, 13 November 2017 - 15:35 WIB
Berantas Calo TKI, Petugas Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah merekrut petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk mencegah calo tenaga kerja Indonesia (TKI). Untuk menjamin mereka, para petugas dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Dirjen Pembinaan Penempatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Maruli Apul Hasiloan mengatakan, sebanyak 244 petugas Desmigratif dari seluruh Indonesia siap mencegah dan memberantas calo pekerja migran atau TKI di luar negeri.
Maruli mengatakan, sebanyak 244 petugas mendapat perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada 2016 dan 2017 sudah ada 244 orang petugas di 122 Desmigratif dari 60 kabupaten dan kota.
Mereka dilatih bagaimana cara mencegah dan memberantas calo pekerja migran. "Mencegah dan memberantas calo mereka lakukan dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat mengenai suka duka bekerja di luar negeri. Selain itu, mereka akan bekerja sama dengan pihak Polri setempat," katanya saat Diklat Petugas Desmigratif di Jakarta, Senin (13/11/2017)
Maruli mengatakan, pentingnya petugas Desmigratif masuk BPJS Ketenagakerjaan agar mereka nyaman dalam bekerja. Sebagaimana diketahui, ada empat program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Menurut Maruli, salah satu pemicu terjadinya pengiriman TKI ilegal dan kejahatan perdagangan orang adalah keterbatasan informasi tentang bermigrasi yang benar, serta lamanya proses pengurusan pada layanan migrasi. “Nah dengan mendekatkan layanan migrasi dan info pasar kerja di luar negeri secara online di desa-desa kantong TKI, serta dengan pelayanan yang cepat, diharapkan tak terjadi lagi pengiriman TKI secara ilegal,” kata dia.
Maruli mengatakan, tantangan terberat para petugas Desmigratif ini adalah melawan calo TKI yang mempunyai sokongan pemodal besar serta dekat dengan oknum pejabat. “Dan bukan tidak mungkin mereka akan berbalik menjadi calo TKI. Untuk itu kami akan bekerja sama dengan baik dengan pemerintah kabupaten dan kota serta kepala desa. Kami juga bekerja sama dengan Polri," katanya.
Petugas Desmigratif dari Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rosmiyati mengatakan, yang paling penting dalam diklat yang diselenggarakan empat hari di Jakarta ini adalah bagaimana memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat terutama calon pekerja migran.
“Kami harus memberikan informasi mengenai tantangan bekerja di luar negeri. Calon TKI harus siap. Selain itu, kami informasikan kepada masyarakat agar hindari calo kalau ingin bekerja di luar negeri. Cari informasi ke kantor desa setempat,” kata ibu lima anak dan berijazah SMA ini.
Dirjen Pembinaan Penempatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Maruli Apul Hasiloan mengatakan, sebanyak 244 petugas Desmigratif dari seluruh Indonesia siap mencegah dan memberantas calo pekerja migran atau TKI di luar negeri.
Maruli mengatakan, sebanyak 244 petugas mendapat perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada 2016 dan 2017 sudah ada 244 orang petugas di 122 Desmigratif dari 60 kabupaten dan kota.
Mereka dilatih bagaimana cara mencegah dan memberantas calo pekerja migran. "Mencegah dan memberantas calo mereka lakukan dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat mengenai suka duka bekerja di luar negeri. Selain itu, mereka akan bekerja sama dengan pihak Polri setempat," katanya saat Diklat Petugas Desmigratif di Jakarta, Senin (13/11/2017)
Maruli mengatakan, pentingnya petugas Desmigratif masuk BPJS Ketenagakerjaan agar mereka nyaman dalam bekerja. Sebagaimana diketahui, ada empat program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Menurut Maruli, salah satu pemicu terjadinya pengiriman TKI ilegal dan kejahatan perdagangan orang adalah keterbatasan informasi tentang bermigrasi yang benar, serta lamanya proses pengurusan pada layanan migrasi. “Nah dengan mendekatkan layanan migrasi dan info pasar kerja di luar negeri secara online di desa-desa kantong TKI, serta dengan pelayanan yang cepat, diharapkan tak terjadi lagi pengiriman TKI secara ilegal,” kata dia.
Maruli mengatakan, tantangan terberat para petugas Desmigratif ini adalah melawan calo TKI yang mempunyai sokongan pemodal besar serta dekat dengan oknum pejabat. “Dan bukan tidak mungkin mereka akan berbalik menjadi calo TKI. Untuk itu kami akan bekerja sama dengan baik dengan pemerintah kabupaten dan kota serta kepala desa. Kami juga bekerja sama dengan Polri," katanya.
Petugas Desmigratif dari Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rosmiyati mengatakan, yang paling penting dalam diklat yang diselenggarakan empat hari di Jakarta ini adalah bagaimana memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat terutama calon pekerja migran.
“Kami harus memberikan informasi mengenai tantangan bekerja di luar negeri. Calon TKI harus siap. Selain itu, kami informasikan kepada masyarakat agar hindari calo kalau ingin bekerja di luar negeri. Cari informasi ke kantor desa setempat,” kata ibu lima anak dan berijazah SMA ini.
(poe)
