Kapolri Targetkan Kepercayaan Publik di Bidang Lalu Lintas Meningkat
Kamis, 09 November 2017 - 19:09 WIB
Kapolri Targetkan Kepercayaan Publik di Bidang Lalu Lintas Meningkat
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menargetkan tingkat kepercayaan publik meningkat terutama di bidang lalu lintas. Dia menilai budaya korupsi, kemacetan dan penegakan hukum kurang simpatik sehingga masih menjadi momok bagi Polri.
Jenderal bintang empat ini juga meminta Polantas menghilangkan budaya arogan terutama di lapangan. Sebab, kata dia, jika satu orang berbuat jelek, maka semuanya jadi jelek. Ini yang harus dihindari.
"Ini yang membuat kepercayaan publik turun di mata masyarakat. Semua itu terus kita benahi dengan mengusung program profesional, modernisasi dan terpecaya (promoter)," ujar Tito di acara launching dan workshopnya Modernisasi Polantas sebagai Implementasi Tahun Keselamatan dan Kemanusiaan di Jakarta Utara, Kamis (9/11/2017).
Di bidang pelayanan, Tito mengaku sudah menciptakan program berbasis teknologi. Misalnya, SIM dan Samsat online. Untuk Samsat online baru ada di Jawa dan Bali. Pelayanan lainnya adalah memasang kamera di 78 titik untuk memantau kecepatan kendaraan dan situasi arus lalu lintas.
"Kami juga membuat aplikasi terkait pengaduan masyarakat yang terkoneksi ke NTMC pusat," terangnya.
Tito juga memerintahkan anggota Polantas untuk turun ke jalan memantau arus lalu lintas terutama pada jam-jam macet. "Turun ke jalan, atur kemacetan. Kalau ada kasat lantas yang hanya kerja di kantor, mengitung jumlah SIM dan STNK saja, perintah saya copot saja," tegasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang hadir pada acara itu mengatakan, pembangunan kota harus bersinergi dengan stakeholder sehingga bersinergi dan menjadi kuat. Misalnya bagaimana mengantur kemacetan lalu lintas di jam-jam sibuk.
Artinya, kata dia, upaya ini membutuhkan sinergi antar instansi. Nah, program strategis nasional itu harus dibantu sampai bawah. "Pelayanan dan kecanggihan Polri sudah cukup baik sehingga harus ditingkatkan. Kita harapkan pelayanan SIM tidak ada calo dengan layanan berbasis online ini," terangnya.
Jenderal bintang empat ini juga meminta Polantas menghilangkan budaya arogan terutama di lapangan. Sebab, kata dia, jika satu orang berbuat jelek, maka semuanya jadi jelek. Ini yang harus dihindari.
"Ini yang membuat kepercayaan publik turun di mata masyarakat. Semua itu terus kita benahi dengan mengusung program profesional, modernisasi dan terpecaya (promoter)," ujar Tito di acara launching dan workshopnya Modernisasi Polantas sebagai Implementasi Tahun Keselamatan dan Kemanusiaan di Jakarta Utara, Kamis (9/11/2017).
Di bidang pelayanan, Tito mengaku sudah menciptakan program berbasis teknologi. Misalnya, SIM dan Samsat online. Untuk Samsat online baru ada di Jawa dan Bali. Pelayanan lainnya adalah memasang kamera di 78 titik untuk memantau kecepatan kendaraan dan situasi arus lalu lintas.
"Kami juga membuat aplikasi terkait pengaduan masyarakat yang terkoneksi ke NTMC pusat," terangnya.
Tito juga memerintahkan anggota Polantas untuk turun ke jalan memantau arus lalu lintas terutama pada jam-jam macet. "Turun ke jalan, atur kemacetan. Kalau ada kasat lantas yang hanya kerja di kantor, mengitung jumlah SIM dan STNK saja, perintah saya copot saja," tegasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang hadir pada acara itu mengatakan, pembangunan kota harus bersinergi dengan stakeholder sehingga bersinergi dan menjadi kuat. Misalnya bagaimana mengantur kemacetan lalu lintas di jam-jam sibuk.
Artinya, kata dia, upaya ini membutuhkan sinergi antar instansi. Nah, program strategis nasional itu harus dibantu sampai bawah. "Pelayanan dan kecanggihan Polri sudah cukup baik sehingga harus ditingkatkan. Kita harapkan pelayanan SIM tidak ada calo dengan layanan berbasis online ini," terangnya.
(kri)
