GMPG Kritik Langkah AMPG Laporkan Doli dan Yorrys ke Polisi

JAKARTA - Langkah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) melaporkan dua mantan ketua umumnya, Ahmad Doli Kurnia dan Yorrys Raweyai ke polisi dikritik Generasi Muda Partai Golkar (GMPG). GMPG tak habis pikir dengan hal tersebut.

"Bagaimana bisa ada organisasi kepemudaan formal partai, AMPG melaporkan dua mantan ketua umumnya sekaligus, Ahmad Doli Kurnia dan Yorrys Raweyai," ujar salah satu inisiator GMPG, M Syamsul Rizal dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (3/10/2017).

Kata dia, Doli dan Yorrys dilaporkan ke kepolisian karena selama ini cukup kritis terhadap kebijakan partai. "Bahkan Bang Doli sebelumnya pernah dipecat pula ketika bersama kami di GMPG memperjuangkan Gerakan #golkarbersih dari korupsi," katanya.

Dia mengaku, bahwa pihaknya sejak awal meminta Setya Novanto mundur dari Ketua Umum karena telah menyandera partai dan membuat citra Golkar menjadi negatif. Kata dia, Doli dan Yorrys dilaporkan oleh AMPG yang Ketua Umumnya, Fahd Arafiq, telah menjadi terpidana kasus korupsi Alquran.

"Betapa sakitnya sudah partai ini, koruptor yang harusnya sudah dipecat, malah masih leluasa dan mengatur orang-orang. Bahkan melaporkan ke polisi pula kedua seniornya yang sedang berjuang menyelamatkan partai," imbuhnya.

Selain itu, yang membuat tambah heran pihaknya adalah di mana akal sehat para anak-anak muda yang tergabung di AMPG itu. "Di mana idealisme mereka, sehingga masih mau dipimpin dan bahkan disuruh-suruh oleh terpidana korupsi," ungkapnya.

Sebab, hal itu akan menambah beban citra Golkar semakin negatif. "Bagaimana Golkar akan bisa menarik simpati pemilih pemula dan menambah basis konstituen muda baru dengan berlumuran isu korupsi seperti itu. Sangat tidak masuk akal," kata dia.

Selain itu, dia meyakini bahwa laporan ke polisi tersebut perintah Setya Novanto dan kelompoknya di DPP menunjukkan bahwa kepemimpinan Golkar saat ini di isi seperti orang-orang yang tak punya pengalaman mengelola organisasi. "Mereka antikritik dan antiperbedaan pendapat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan internal sehingga harus melibatkan pihak ketiga seperti kepolisian," bebernya.

Tindakan itu, tambah dia, sama seperti ketua kelas yang tak mampu menertibkan kelasnya, kemudian mengadu ke kepala sekolah. "Jawabannya kan sederhana, ganti saja Ketua Kelasnya karena sudah tidak mampu," pungkasnya.