Pimpinan DPR Dukung Rapat Gabungan Bahas Impor Senjata
Senin, 02 Oktober 2017 - 19:13 WIB
Pimpinan DPR Dukung Rapat Gabungan Bahas Impor Senjata
A
A
A
JAKARTA - Usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar diadakan rapat gabungan Komisi I dan III DPR guna menyelesaikan kesimpangsiuran informasi terkait impor senjata didukung Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Namun, Taufik mengusulkan agar rapat gabungan itu digelar tertutup.
Tujuannya, kata Taufik, agar ke depan kesimpangsiuran informasi itu tidak terulang kembali. Karena, menurut dia, isu menyangkut senjata api itu sangat sensitif dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Karena itu, dalam hal ini DPR tentu sangat setuju sekali kepada kawan-kawan Komisi I untuk mengundang Panglima TNI dalam hal ini bersama-sama rapat gabungan dengan Komisi III dan juga dengan Kapolri untuk sedapat mungkin melakukan rapat kerja yang sifatnya tentu tertutup juga," kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
(Baca juga: Simpang Siur, PKS Usul Rapat Gabungan Bahas Isu Impor Senjata )
Dia berpendapat, isi rapat gabungan itu tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat. "Dan juga hal itu sempat menimbulkan keresahan masyarakat sehingga berjalan sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang ada," katanya.
Terlebih, kata dia, pengadaan barang menggunakan uang rakyat, yakni APBN. "Tentu juga kan sekali lagi pasti melalui mitra kerja terkait Komisi I dan Komisi III karena ini yang berpolemik kan Panglima TNI dan Kapolri," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
(Baca juga: Polemik Senjata, Wiranto Undang KaBin, Kapolri, Panglima dan Menhan )
Diketahui, isu impor senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September 2017 semakin liar seiring informasi senjata dan amunisi impor Kepolisian yang tertahan di Gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Tujuannya, kata Taufik, agar ke depan kesimpangsiuran informasi itu tidak terulang kembali. Karena, menurut dia, isu menyangkut senjata api itu sangat sensitif dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Karena itu, dalam hal ini DPR tentu sangat setuju sekali kepada kawan-kawan Komisi I untuk mengundang Panglima TNI dalam hal ini bersama-sama rapat gabungan dengan Komisi III dan juga dengan Kapolri untuk sedapat mungkin melakukan rapat kerja yang sifatnya tentu tertutup juga," kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
(Baca juga: Simpang Siur, PKS Usul Rapat Gabungan Bahas Isu Impor Senjata )
Dia berpendapat, isi rapat gabungan itu tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat. "Dan juga hal itu sempat menimbulkan keresahan masyarakat sehingga berjalan sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang ada," katanya.
Terlebih, kata dia, pengadaan barang menggunakan uang rakyat, yakni APBN. "Tentu juga kan sekali lagi pasti melalui mitra kerja terkait Komisi I dan Komisi III karena ini yang berpolemik kan Panglima TNI dan Kapolri," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
(Baca juga: Polemik Senjata, Wiranto Undang KaBin, Kapolri, Panglima dan Menhan )
Diketahui, isu impor senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September 2017 semakin liar seiring informasi senjata dan amunisi impor Kepolisian yang tertahan di Gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
(pur)
