Wiranto Tegaskan Petisi Referendum Kemerdekaan Papua Tak Sah

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menilai, saat ini pemerintah harus bertempur dengan opini yang menyebutkan seolah-seolah pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membangun keadilan dan mengabaikan masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Sehingga kata Wiranto, muncul penggalangan petisi referendum Papua Barat yang diduga dipresentasikan secara diam-diam oleh pihak tertentu.

"Kemudian yang terakhir ada satu berita bahwa seakan-seakan ada permintaan petisi kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Emang betul ada," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

"Ada dari kelompok separatis yang bergerak di luar, mencoba untuk menyampaikan petisi itu kepada Dubes Venezuela sebagai ketua komisi 24 masalah dekolonisasi," ungkapnya.

Wiranto mengaku pihak pemerintah sudah memberikan jawaban bahwa petisi tersebut tidak sah, dan bisa muncul dari siapa saja. Maka itu, kewajiban pemerintah adalah menjaga integritas kedaulatan Papua dan Papua Barat, supaya tidak diganggu gugat.

Terkait masalah tersebut, Dubes Venezuela sudah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah. Venezuela menolak petisi tersebut. "Dan dia (Venezuela) menolak bahwa ada petisi resmi masuk ke PBB. Itu ga benar itu," tandasnya.

Kabar beredar petisi referendum Papua Barat disampaikan diam-diam ke PBB. Meski pemerintah mengancam akan menangkap dan memenjarakan pihak-pihak yang menggalang petisi, namun diduga dokumen tersebut diselundupkan dari desa ke desa dan diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk Papua Barat, yakni lebih dari 70 persen penduduk di provinsi itu.