Soal Senjata Ilegal, IMM Soroti Lemahnya Komunikasi Aparatur Negara

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kemarin telah meluruskan perihal adanya informasi pemesanan 5.000 pucuk senjata ilegal yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ahmad Fauzi Syahputra, meski Wiranto menganggap isu tersebut karena adanya komunikasi yang belum tuntas antar instansi pemerintah, namun masyarakat perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh.

Maka itu, Fauzi meminta agar Wiranto dan Jenderal Gatot bertemu secara langsung. Hal ini perlu dilakukan untuk menyudahi perdebatan dan kegaduhan yang terjadi di masyarakat.

"Apa yang disampaikan Pak Gatot tidak boleh dianggap enteng, begitu pula tanggapan Pak Wiranto terkait senjata itu. Kami menyarankan beliau-beliau bertemu supaya masyarakat tidak bingung," ujar Fauzi saat dihubungi SINDOnews, Senin (25/9/2017).

Sebelumnya, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi di luar militer yang mencatut nama presiden untuk mendatangkan 5.000 senjata ilegal. Mendengar info itu, Wiranto pun menepisnya. Ia mengatakan, hal itu hanya miskomunikasi antar instansi pemerintah.

Wiranto menjelaskan, pernyataan Gatot itu berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan untuk sekolah intelijen, buka sebagaimana tuduhan Gatot terkait isu 5.000 senjata ilegal.

"Pak Wiranto mengatakan itu hanya persoalan komunikasi. Sebagai Menko Polhukam yang menggawangi keamanan negara, mestinya dia selalu komunikasi dengan panglima, begitupun sebaliknya Pak Gatot, ia tidak pantas melempar isu itu tanpa koordinasi," jelas Fauzi

Fauzi menjelaskan, TNI merupakan lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa, baik ancaman dari dalam maupun luar. Baginya, Panglima TNI dan Menko Polhukam adalah simbol keamanan negara.

"Kita tidak tahu siapa yang benar, karena keduanya mengklaim punya data akurat dari intelijen. Kami meminta kepada Pak Gatot dan Pak Wiranto tidak menyepelekan urusan keamanan negara," pungkasnya.