Pemerintah Klaim Akan Hapus Desa Tertinggal dalam 2 Tahun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mempunyai target untuk menghapuskan desa tertinggal dalam dua tahun. Caranya dengan menjalankan empat program prioritas dan mendatangkan investor.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, adanya empat program prioritas percepatan pembangunan desa akan terus digencarkan.
Keempatnya ialah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Dirinya meyakini, program tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.
"Jika empat program prioritas ini dilakukan di desa-desa, maka tidak akan ada lagi desa tertinggal dalam satu hingga dua tahun ke depan," katanya saat melakukan penanaman jagung di Desa Padang Lebar, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa (19/9/2017).
Diketahui, berdasarkan data 2016 total jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.954 desa. Pemerintah menargetkan hanya 5.000 desa saja yang masuk kategori desa tertinggal dan 2.000 desa tertinggal naik kelas menjadi desa berkembang dan menjadi desa mandiri.
Eko mengatakan, pemerintah akan membawa dunia usaha agar bisa menyerap produk unggulan desa secara maksimal. Dengan demikian, para petani dapat fokus menggarap produk unggulan mereka agar skala produksinya meningkat.
Dia yakin jika produk pedesaan bisa terus panen maka warga desa akan cepat sejahtera. Seperti di Bengkulu Selatan, kepala daerahnya komitmen menanam jagung di lahan seluas 20.000 hektar. Jika sekali panen menghasilkan 5 sampai 7 ton dan per ton dihargai Rp100.000 maka dalam satu kali panen akan hasilkan Rp300 miliar setahun.
Terlebih lagi lanjut Menteri Eko, masyarakat akan merasakan mafaat yang semakin besar jika membangun embung. Dalam hitungannya, suplai air dari embung akan mampu membuat lahan jagung panen setidaknya dua kali dalam setahun.
Maka hasil pendapatan yang dicapai yakni Rp600 miliar per tahunnya. "Pemerintah nanti akan bantu sarana prasarananya yang akan disalurkan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Semakin produksinya bagus, dunia usaha pasti tertarik bangun sarana pascapanen, seperti gudang, mesin pengering, dan lainnya," ujarnya.
Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, sinergi Kemendes dan Kementan merupakan sinergi yang hebat. Hal tersebut diyakini akan semakin meningkatkan produktifitas pedesaan. Hal itu diungkapkannya dengan bukti pemerintah tidak lagi mengimpor jagung.
"Kami siapkan sarana produksinya, Mendes siapkan embung. Jagung sekarang sudah tidak ada impor. Malahan Malaysia dan Filipina siap terima impor. Pada saatnya kami tutup impor, kita malah ekspor ke lima negara. Harga jagung kini stabil di kisaran Rp 3000-an," ungkapnya.
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mengapresiasi kedatangan kedua menteri ini karena diyakini akan memotivasi produktifitas di daerahnya. Dia menjelaskan, potensi yang terdapat di wilayahnya yakni 110 hektare lahan sawah, 20.000 hektare kebun dan 9.000 ladang.
"Jika potensinya benar-benar diolah dengan baik, maka akan menggerakan ekonomi Bengkulu. Sarana dan prasarana produksi sangat di butuhkan," ujar Dirwan.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, adanya empat program prioritas percepatan pembangunan desa akan terus digencarkan.
Keempatnya ialah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Dirinya meyakini, program tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.
"Jika empat program prioritas ini dilakukan di desa-desa, maka tidak akan ada lagi desa tertinggal dalam satu hingga dua tahun ke depan," katanya saat melakukan penanaman jagung di Desa Padang Lebar, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa (19/9/2017).
Diketahui, berdasarkan data 2016 total jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.954 desa. Pemerintah menargetkan hanya 5.000 desa saja yang masuk kategori desa tertinggal dan 2.000 desa tertinggal naik kelas menjadi desa berkembang dan menjadi desa mandiri.
Eko mengatakan, pemerintah akan membawa dunia usaha agar bisa menyerap produk unggulan desa secara maksimal. Dengan demikian, para petani dapat fokus menggarap produk unggulan mereka agar skala produksinya meningkat.
Dia yakin jika produk pedesaan bisa terus panen maka warga desa akan cepat sejahtera. Seperti di Bengkulu Selatan, kepala daerahnya komitmen menanam jagung di lahan seluas 20.000 hektar. Jika sekali panen menghasilkan 5 sampai 7 ton dan per ton dihargai Rp100.000 maka dalam satu kali panen akan hasilkan Rp300 miliar setahun.
Terlebih lagi lanjut Menteri Eko, masyarakat akan merasakan mafaat yang semakin besar jika membangun embung. Dalam hitungannya, suplai air dari embung akan mampu membuat lahan jagung panen setidaknya dua kali dalam setahun.
Maka hasil pendapatan yang dicapai yakni Rp600 miliar per tahunnya. "Pemerintah nanti akan bantu sarana prasarananya yang akan disalurkan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Semakin produksinya bagus, dunia usaha pasti tertarik bangun sarana pascapanen, seperti gudang, mesin pengering, dan lainnya," ujarnya.
Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, sinergi Kemendes dan Kementan merupakan sinergi yang hebat. Hal tersebut diyakini akan semakin meningkatkan produktifitas pedesaan. Hal itu diungkapkannya dengan bukti pemerintah tidak lagi mengimpor jagung.
"Kami siapkan sarana produksinya, Mendes siapkan embung. Jagung sekarang sudah tidak ada impor. Malahan Malaysia dan Filipina siap terima impor. Pada saatnya kami tutup impor, kita malah ekspor ke lima negara. Harga jagung kini stabil di kisaran Rp 3000-an," ungkapnya.
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mengapresiasi kedatangan kedua menteri ini karena diyakini akan memotivasi produktifitas di daerahnya. Dia menjelaskan, potensi yang terdapat di wilayahnya yakni 110 hektare lahan sawah, 20.000 hektare kebun dan 9.000 ladang.
"Jika potensinya benar-benar diolah dengan baik, maka akan menggerakan ekonomi Bengkulu. Sarana dan prasarana produksi sangat di butuhkan," ujar Dirwan.
(maf)