KPK Tetapkan Wali Kota Batu Tersangka Kasus Suap
Minggu, 17 September 2017 - 14:18 WIB
KPK Tetapkan Wali Kota Batu Tersangka Kasus Suap
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko telah resmi berstatus sebagai tersangka suap proyek di Pemerintahan Kota Batu, Jawa Timur.
Penetapannya sebagai tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dalam konferensi pers yang digelar Minggu (17/9/2017) siang.
Laode juga menyampaikan penetapan status tersangka Edi Setyawan, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu, serta seorang pengusaha bernama Filipus Djap.
"Setelah pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK menetapkan tiga orang tersangka," kata Laode. (Baca juga: Pasca OTT, Rumah Dinas Wali Kota Batu Tertutup Rapat )
Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan ditetapkan sebagai penerima suap. Keduanya dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara pengusaha bernama Filipius ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Penetapannya sebagai tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dalam konferensi pers yang digelar Minggu (17/9/2017) siang.
Laode juga menyampaikan penetapan status tersangka Edi Setyawan, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu, serta seorang pengusaha bernama Filipus Djap.
"Setelah pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK menetapkan tiga orang tersangka," kata Laode. (Baca juga: Pasca OTT, Rumah Dinas Wali Kota Batu Tertutup Rapat )
Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan ditetapkan sebagai penerima suap. Keduanya dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara pengusaha bernama Filipius ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(dam)
