Sejumlah Ormas Islam Tolak Seminar Sejarah 65
Jum'at, 15 September 2017 - 17:05 WIB
Sejumlah Ormas Islam Tolak Seminar Sejarah 65
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam Indonesia (MOI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Gerakan Bela Negara menolak sebuah rencana kegiatan seminar.
Seminar itu adalah berkaitan Sejarah 1965 bertajuk 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66 di Gedung LBH Jakarta pada Sabtu-Minggu mendatang.
Sekretaris Jenderal MOI, Nuruzzaman mengaku pihaknya menolak dengan keras dan tegas terkait kegiatan tersebut.
Nur menilai, kegiatan tersebut berkedok kegiatan ilmiah untuk memutarbalikan fakta sejarah dan membangun opini atau pandangan negatif terhadap negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
"Dengan tuduhan, terjadi pelanggaran HAM berat bahkan genosida yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada penumpasan PKI setelah mereka memberontak pada G30/S PKI 1965," ujar Nur saat jumpa pers di Gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat Raya, Jakarta, Jumat 15/9/2017).
Dia menambahkan, seminar tersebut dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada para pembela PKI tampil ke publik dengan maksud memutihkan kesalahan PKI.
Menurutnya, kegiatan tersebut dianggap telah melanggar TAP Nomor XXV/MPRS/1966 dan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
Dia menduga, selama masa reformasi berlangsung, eks Tapol/napol PKI telah melakukan konsolidasi dengan membentuk Paguyuban Korban Orde Baru, Yayasan penelitian korban peristiwa 65, lembaga perjuangan rehabiliatasi korban rezim Orde Baru.
"Bisa jadi, inilah PKI wajah baru dengan topeng demokrasi, hak asasi, lingkungan hidup, tidak menentang agama dan lain-lain. Tapi sebenarnya ingin mengubah fakta sejarah yang sudah final bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.
Seminar itu adalah berkaitan Sejarah 1965 bertajuk 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66 di Gedung LBH Jakarta pada Sabtu-Minggu mendatang.
Sekretaris Jenderal MOI, Nuruzzaman mengaku pihaknya menolak dengan keras dan tegas terkait kegiatan tersebut.
Nur menilai, kegiatan tersebut berkedok kegiatan ilmiah untuk memutarbalikan fakta sejarah dan membangun opini atau pandangan negatif terhadap negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
"Dengan tuduhan, terjadi pelanggaran HAM berat bahkan genosida yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada penumpasan PKI setelah mereka memberontak pada G30/S PKI 1965," ujar Nur saat jumpa pers di Gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat Raya, Jakarta, Jumat 15/9/2017).
Dia menambahkan, seminar tersebut dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada para pembela PKI tampil ke publik dengan maksud memutihkan kesalahan PKI.
Menurutnya, kegiatan tersebut dianggap telah melanggar TAP Nomor XXV/MPRS/1966 dan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
Dia menduga, selama masa reformasi berlangsung, eks Tapol/napol PKI telah melakukan konsolidasi dengan membentuk Paguyuban Korban Orde Baru, Yayasan penelitian korban peristiwa 65, lembaga perjuangan rehabiliatasi korban rezim Orde Baru.
"Bisa jadi, inilah PKI wajah baru dengan topeng demokrasi, hak asasi, lingkungan hidup, tidak menentang agama dan lain-lain. Tapi sebenarnya ingin mengubah fakta sejarah yang sudah final bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.
(maf)
