Kenaikan Dana Parpol Dinilai untuk Amankan Jalannya Pemerintahan
Selasa, 29 Agustus 2017 - 08:09 WIB
Kenaikan Dana Parpol Dinilai untuk Amankan Jalannya Pemerintahan
A
A
A
JAKARTA - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai, setidaknya ada beberapa faktor di balik naiknya dana partai politik (parpol).
Faktor itu seperti, persetujuan pihak eksekutif atau presiden yang diintepretasikan melalui persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atas kenaikan dana parpol, itu artinya ada kesepakatan politik antara Pemerintah dengan DPR.
"Kesepakatan yang paling mungkin adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2019," kata Ubedilah kepada SINDOnews, Selasa (29/8/2017).
Lebih lanjut dikatakannya, dalam bahasa lain DPR yang isinya adalah dari parpol, minimal tidak bersuara lantang atau kritis lagi hingga 2019. Kalau hal itu yang terjadi, artinya sampai 2019 kemungkinan besar rakyat hanya akan nonton drama politik saja.
"Senada dengan makna kedua ini, secara politik bisa saja ditafsirkan sebagai investasi politik Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaju sebagai pasangan pada Pilpres 2019," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat juga menilai kenaikan itu dapat tiap parpol semakin mandiri. "Saya pikir ini bagus buat partai dan tentunya partai politik tentu lebih fokus dalam perannya dalam mengawal demokrasi ini. Saya pikir itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
(Baca juga: Parpol Saling Serang, Perang Terbuka Pilpres 2019 Dimulai)
Kendati demikian, dia menilai angka bantuan parpol yang ditetapkan pemerintah itu cukup relatif. "Tetapi dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan semangat reformasi demokrasi yang kita lakukan, saya pikir ini juga kalau kita katakan itu besar juga tidak, tetapi ini lah tergantung bagaimana kemampuan APBN kita," tutur anggota Komisi I DPR itu.
Sementara itu, Partai Golkar berterima kasih kepada pemerintah atas kenaikan dana bantuan parpol itu. "Dan sebetulnya kenaikan Rp1.000 itu masih jauh dari ideal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, hari ini.
Karena, lanjut Ace, hasil riset yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ideal dana bantuan parpol lebih dari Rp1.000. "Tapi sekalipun itu kami mengucapkan terima kasih keptd pemerintah yang berikan bantuan negara terhadap Parpol," kata Ace, anggota Komisi II DPR ini.
Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kenaikan dana bantuan parpol itu wajar. "Karena Indonesia merupakan negara dengan bantuan parpol oleh pemerintah yang terendah di kawasan Asia, apalagi dibandingkan dengan negara-negara demokrasi maju," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dikonfirmasi terpisah.
PAN menilai dana parpol penting untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dari kader parpol. "Sehingga pemanfaatannya akan kami fokuskan di bidang perkaderan dan Litbang," ucap Eddy Soeparno.
Faktor itu seperti, persetujuan pihak eksekutif atau presiden yang diintepretasikan melalui persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atas kenaikan dana parpol, itu artinya ada kesepakatan politik antara Pemerintah dengan DPR.
"Kesepakatan yang paling mungkin adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2019," kata Ubedilah kepada SINDOnews, Selasa (29/8/2017).
Lebih lanjut dikatakannya, dalam bahasa lain DPR yang isinya adalah dari parpol, minimal tidak bersuara lantang atau kritis lagi hingga 2019. Kalau hal itu yang terjadi, artinya sampai 2019 kemungkinan besar rakyat hanya akan nonton drama politik saja.
"Senada dengan makna kedua ini, secara politik bisa saja ditafsirkan sebagai investasi politik Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaju sebagai pasangan pada Pilpres 2019," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat juga menilai kenaikan itu dapat tiap parpol semakin mandiri. "Saya pikir ini bagus buat partai dan tentunya partai politik tentu lebih fokus dalam perannya dalam mengawal demokrasi ini. Saya pikir itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
(Baca juga: Parpol Saling Serang, Perang Terbuka Pilpres 2019 Dimulai)
Kendati demikian, dia menilai angka bantuan parpol yang ditetapkan pemerintah itu cukup relatif. "Tetapi dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan semangat reformasi demokrasi yang kita lakukan, saya pikir ini juga kalau kita katakan itu besar juga tidak, tetapi ini lah tergantung bagaimana kemampuan APBN kita," tutur anggota Komisi I DPR itu.
Sementara itu, Partai Golkar berterima kasih kepada pemerintah atas kenaikan dana bantuan parpol itu. "Dan sebetulnya kenaikan Rp1.000 itu masih jauh dari ideal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, hari ini.
Karena, lanjut Ace, hasil riset yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ideal dana bantuan parpol lebih dari Rp1.000. "Tapi sekalipun itu kami mengucapkan terima kasih keptd pemerintah yang berikan bantuan negara terhadap Parpol," kata Ace, anggota Komisi II DPR ini.
Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kenaikan dana bantuan parpol itu wajar. "Karena Indonesia merupakan negara dengan bantuan parpol oleh pemerintah yang terendah di kawasan Asia, apalagi dibandingkan dengan negara-negara demokrasi maju," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dikonfirmasi terpisah.
PAN menilai dana parpol penting untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dari kader parpol. "Sehingga pemanfaatannya akan kami fokuskan di bidang perkaderan dan Litbang," ucap Eddy Soeparno.
(maf)
