Demi Perbaikan Kinerja, GP Ansor Dukung Reshuffle Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Wacana reshuffle atau perombakan kabinet yang berhembus kencang belakangan ini terlihat gaduh, karena banyaknya komentar dari pihak-pihak yang berusaha mencari panggung politik.
Wakil Ketua Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Abdul Haris Ma'mum membenarkan, banyak pihak memiliki kepentingan dalam isu perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun begitu, kata Haris, pihak yang berkomentar miring terhadap rencana reshuffle itu sama sekali kontraproduktif. Alih-alih memberi pencerahan atau masukan terhadap perbaikan kinerja kabinet, tapi malah saling membenturkan.
"Reshuffle itu sepenuhnya hak prerogratif Presiden. Presiden sangat paham dan tahu apa yang akan dilakukannya. Jangan asal komentar soal reshuffle," kata Haris dalam siaran pers, Jumat (11/8/2017).
Menurut Abdul Haris, yang akrab disapa Sofiwi, Presiden tak perlu mendengarkan komentar minor atas rencana reshuffle. Presiden tidak perlu ragu melakukan reshuffle selama hal itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Ini mungkin saja momentum baik untuk perbaikan kinerja. Kita malah akan dorong segera (reshuffle) supaya target pembangunan pemerintah sesuai Nawacita tercapai," ucap Sofiwi.
Dia juga mengatakan, isu pergantian menteri sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah lain, misalnya soal penolakan full day school (FDS), atau soal isu yang terkait pribadi beberapa menteri.
"Enggak ada urusannya dengan penolakan FDS. Ini komentar bodoh dan tidak paham. Reshuffle itu urusannya Presiden," tukasnya.
Soal kinerja menteri yang jadi sorotan, juga kewenangan Presiden dalam menilainya. Menteri Jonan, misalnya, termasuk salah satu menteri yang kinerjanya baik dan terukur.
"Tapi kita tahu, sekarang ada yang coba menendang dia dari kabinet melalui cara-cara kotor. Ini tidak sehat. Sekali lagi, reshuffle itu hak Presiden. Biarkan saja Presiden menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif dalam memilih pembantu-pembantunya," tegasnya.
Oleh karena itu, dia meminta Presiden tidak menghiraukan pihak-pihak yang berusaha mengintervensi.
"Tekanan terhadap Presiden soal isu reshuffle ini sangat terasa. Termasuk membenturkan sesama menteri dan politisi. Saya berharap Presiden tidak kalah oleh tekanan dari luar," pungkasnya.
Wakil Ketua Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Abdul Haris Ma'mum membenarkan, banyak pihak memiliki kepentingan dalam isu perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun begitu, kata Haris, pihak yang berkomentar miring terhadap rencana reshuffle itu sama sekali kontraproduktif. Alih-alih memberi pencerahan atau masukan terhadap perbaikan kinerja kabinet, tapi malah saling membenturkan.
"Reshuffle itu sepenuhnya hak prerogratif Presiden. Presiden sangat paham dan tahu apa yang akan dilakukannya. Jangan asal komentar soal reshuffle," kata Haris dalam siaran pers, Jumat (11/8/2017).
Menurut Abdul Haris, yang akrab disapa Sofiwi, Presiden tak perlu mendengarkan komentar minor atas rencana reshuffle. Presiden tidak perlu ragu melakukan reshuffle selama hal itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Ini mungkin saja momentum baik untuk perbaikan kinerja. Kita malah akan dorong segera (reshuffle) supaya target pembangunan pemerintah sesuai Nawacita tercapai," ucap Sofiwi.
Dia juga mengatakan, isu pergantian menteri sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah lain, misalnya soal penolakan full day school (FDS), atau soal isu yang terkait pribadi beberapa menteri.
"Enggak ada urusannya dengan penolakan FDS. Ini komentar bodoh dan tidak paham. Reshuffle itu urusannya Presiden," tukasnya.
Soal kinerja menteri yang jadi sorotan, juga kewenangan Presiden dalam menilainya. Menteri Jonan, misalnya, termasuk salah satu menteri yang kinerjanya baik dan terukur.
"Tapi kita tahu, sekarang ada yang coba menendang dia dari kabinet melalui cara-cara kotor. Ini tidak sehat. Sekali lagi, reshuffle itu hak Presiden. Biarkan saja Presiden menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif dalam memilih pembantu-pembantunya," tegasnya.
Oleh karena itu, dia meminta Presiden tidak menghiraukan pihak-pihak yang berusaha mengintervensi.
"Tekanan terhadap Presiden soal isu reshuffle ini sangat terasa. Termasuk membenturkan sesama menteri dan politisi. Saya berharap Presiden tidak kalah oleh tekanan dari luar," pungkasnya.
(maf)