Jokowi Akui Radikalisme, Terorisme, dan Narkoba Tantangan Terberat

SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan pertama dalam membangun praktik demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Sehingga negara demokrasi yang merujuk pada konstitusi, maka tidak ada satupun instansi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator.

"Konstitusi memastikan adanya perimbangan antar-lembaga negara dan bisa saling kontrol dan mengawasi," ujar Presiden Jokowi saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Tak hanya itu lanjut Jokowi, konstitusi juga mencegah munculnya pemaksaan kehendak atas nama masyarakat. Dengan koridor tersebut, akan terbangun demokrasi yang sehat dan demokrasi yang terhormat.

Namun, tantangan terberat bangsa Indonesia dalam berkonstitusi pada kondisi kekinian tidaklah mudah. Dunia berubah dengan cepat. Banyak hal-hal baru yang muncul. Kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan saat konstitusi di negara Indonesia tengah disusun.

"Tantangan baru terus bermunculan, seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata kejahatan siber, dan banyak lagi," katanya.

Belum lagi, generasi juga berganti. Saat ini, banyak generasi milenium yang memilik cara berpikir berbeda dengan generasi sebelumnya. "Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana nilai-nilai konstitusi juga bisa dipahami oleh generasi muda," pungkasnya.