Lawan Terorisme, Pemerintah Ingin TNI Tak Sekadar Membantu
Rabu, 31 Mei 2017 - 09:16 WIB
Lawan Terorisme, Pemerintah Ingin TNI Tak Sekadar Membantu
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tak ingin pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberantas terorisme bukan bersifat sekadar perbantuan atau bawah kendali operasi (BKO).
Pemerintah ingin TNI diberi kewenangan penuh dalam rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengakui selama ini TNI sudah dilibatkan dalam memberantas pelaku tindak pidana terorisme.
Salah satu contohnya, lanjut dia, TNI masuk dalam satuan tugas operasi Tinombala maupun Camar Maleo yang memberantas kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. "Tapi masih sistem BKO," ujar Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.
Namun, proses BKO personel TNI itu pun tak mudah. "Proses administrasinya panjang, harus diminta dulu, disiapkan dulu," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura ini.
Wiranto menjelaskan alasan pemerintah menginginkan keterlibatan TNI dalam menangani terorisme tidak sekadar BKO. "Saya ambil contoh ada markas TNI, satu wilayah, satu batalyon. Dekat situ, ada aksi terorisme, apakah menunggu dulu di BKO kan baru bisa bertindak? Kan tidak wise (bijaksana), tidak pada tempatnya, tidak rasional. Kita realistis aja melawan terorisme itu," ungkap Wiranto.
Sebab, lanjut dia, yang menjadi korban dari aksi terorisme itu rakyat. "Kita bikin undang-undang juga bukan untuk posisi lembaga tertentu, bukan. Tapi buat rakyat sesuai amanat UUD 1945, pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia," kata mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan era Presiden Soeharto ini.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah memohon pengertian masyarakat agar TNI diberi kewenangan penuh dalam menangani terorisme itu. "Kita tidak akan hanya BKO, tapi pelibatan langsung. Langsungnya bagaimana, dibahas di sana (rapat pansus-red). Tapi paling tidak secara substansial kita sudah ketemu bahwa TNI akan dilibatkan," tuturnya.
Pemerintah ingin TNI diberi kewenangan penuh dalam rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengakui selama ini TNI sudah dilibatkan dalam memberantas pelaku tindak pidana terorisme.
Salah satu contohnya, lanjut dia, TNI masuk dalam satuan tugas operasi Tinombala maupun Camar Maleo yang memberantas kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. "Tapi masih sistem BKO," ujar Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.
Namun, proses BKO personel TNI itu pun tak mudah. "Proses administrasinya panjang, harus diminta dulu, disiapkan dulu," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura ini.
Wiranto menjelaskan alasan pemerintah menginginkan keterlibatan TNI dalam menangani terorisme tidak sekadar BKO. "Saya ambil contoh ada markas TNI, satu wilayah, satu batalyon. Dekat situ, ada aksi terorisme, apakah menunggu dulu di BKO kan baru bisa bertindak? Kan tidak wise (bijaksana), tidak pada tempatnya, tidak rasional. Kita realistis aja melawan terorisme itu," ungkap Wiranto.
Sebab, lanjut dia, yang menjadi korban dari aksi terorisme itu rakyat. "Kita bikin undang-undang juga bukan untuk posisi lembaga tertentu, bukan. Tapi buat rakyat sesuai amanat UUD 1945, pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia," kata mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan era Presiden Soeharto ini.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah memohon pengertian masyarakat agar TNI diberi kewenangan penuh dalam menangani terorisme itu. "Kita tidak akan hanya BKO, tapi pelibatan langsung. Langsungnya bagaimana, dibahas di sana (rapat pansus-red). Tapi paling tidak secara substansial kita sudah ketemu bahwa TNI akan dilibatkan," tuturnya.
(dam)
