Dikritik Anggaran Pilkada Besar, KPU: Kami Justru Sudah Berhemat
Dikritik Anggaran Pilkada Besar, KPU: Kami Justru Sudah Berhemat
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pihak mengkritik besarnya anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, bahwa anggaran Rp11,3 triliun merupakan kompilasi dari kebutuhan tiap daerah yang diajukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran sebesar itu menurut dia, wajar mengingat pilkada diselenggarakan di 17 provinsi 39 kota serta 115 kabupaten. “Wilayahnya besar semua. Kalau yang kemarin (2017) kan kecil-kecil,” ujar Arief saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Menurut Arief, kritik yang disampaikan sejumlah pihak kepada KPU tetap dihargai. Namun demikian, dia meminta agar pihak lain juga memahami bahwa KPU sejatinya telah melakukan upaya penghematan dengan mengurangi kebutuhan yang dianggap tidak diperlukan di setiap kegiatan kepemiluan yang dijalankan.
Dia mencontohkan, harga surat suara yang ditekan hingga harga terendah, agar alokasi anggaran untuk kebutuhan logistik bisa ditekan. “KPU melakukan efisiensi luar biasa. Surat suara dulu harganya RP200-300, sekarang sudah dibawah Rp100. Bahkan Pilkada DKI itu surat suara kira-kira Rp70-75, jauh lebih hemat,” terang Arief.
Seperti diketahui, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pekan lalu, KPU menyampaikan total kebutuhan anggaran untuk Pilkada Serentak 2018. Dari 171 daerah yang melaporkan pengajuan anggarannya, KPU mencatat setidaknya dibutuhkan anggaran hingga RP11,3 triliun untuk melaksanakan tahapan pilkada mulai persiapan, pemungutan suara hingga penetapan pemenang pilkada.
Anggaran sebesar itu menurut dia, wajar mengingat pilkada diselenggarakan di 17 provinsi 39 kota serta 115 kabupaten. “Wilayahnya besar semua. Kalau yang kemarin (2017) kan kecil-kecil,” ujar Arief saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Menurut Arief, kritik yang disampaikan sejumlah pihak kepada KPU tetap dihargai. Namun demikian, dia meminta agar pihak lain juga memahami bahwa KPU sejatinya telah melakukan upaya penghematan dengan mengurangi kebutuhan yang dianggap tidak diperlukan di setiap kegiatan kepemiluan yang dijalankan.
Dia mencontohkan, harga surat suara yang ditekan hingga harga terendah, agar alokasi anggaran untuk kebutuhan logistik bisa ditekan. “KPU melakukan efisiensi luar biasa. Surat suara dulu harganya RP200-300, sekarang sudah dibawah Rp100. Bahkan Pilkada DKI itu surat suara kira-kira Rp70-75, jauh lebih hemat,” terang Arief.
Seperti diketahui, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pekan lalu, KPU menyampaikan total kebutuhan anggaran untuk Pilkada Serentak 2018. Dari 171 daerah yang melaporkan pengajuan anggarannya, KPU mencatat setidaknya dibutuhkan anggaran hingga RP11,3 triliun untuk melaksanakan tahapan pilkada mulai persiapan, pemungutan suara hingga penetapan pemenang pilkada.
(kri)
Explore More