HT: Pro Bisnis dan Pro Rakyat Harus Seimbang
Minggu, 26 Maret 2017 - 02:20 WIB
HT: Pro Bisnis dan Pro Rakyat Harus Seimbang
A
A
A
JAKARTA - Dalam membangun perekonomian, kebijakan yang pro bisnis dan pro rakyat harus berjalan seimbang. Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT)
"Di tatanan masyarakat belum siap kesejahteraan dan pendidikannya, pro bisnis dan pro rakyat harus berjalan seimbang," kata HT saat berdialog dengan para wartawan di DPP Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (25/3/2017).
Menurut HT, kedua hal itu harus berjalan seimbang. Sebab, pro bisnis akar dari lapangan kerja, sementara pro rakyat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk maju.
Selama ini, orientasi ekonomi di Indonesia pro bisnis, tak diimbangi dengan kebijakan pro rakyat. "Dampaknya masyarakat menengah ke bawah tidak terbangun dengan cepat," ujarnya.
Dalam dialog tersebut HT menuturkan dibutuhkan kebijakan pro rakyat, memberi kesempatan masyarakat untuk maju dengan keberpihakan. "Semua ingin maju, tapi tidak tahu caranya," kata HT.
HT menambahkan, Keberpihakan dibutuhkan khususnya kepada masyarakat daerah yang selama ini ketinggalan. Setiap daerah memiliki kebutuhan keberpihakan yang berbeda. Untuk masyarakat di bidang UMKM misalnya, dibutuhkan perlakuan khusus akses terhadap modal murah yang mudah, pelatihan agar mereka bisa tumbuh besar dan tangguh dan proteksi dari persaingan dengan pemain besar.
Para pemberi kerja harus ditumbuhkan lebih cepat dari pencari kerja. "Artinya, kelompok menengah bawah harus didorong naik ke atas," ujarnya.
Menurut HT, membangun masyarakat inilah yang menjadi perjuangan Partai Perindo. Masyarakat di daerah-daerah yang selama ini ketinggalan, dibangun kesejahteraannya, pendidikannya, dan lapangan kerja
Dengan memajukan masyarakatnya daerah, maka daerah akan lebih maju. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun akan meningkat, akhirnya daerah-daerah bisa mandiri tak lagi disubsidi. Selama ini, dana dari APBN mengucur ke daerah untuk menutupi kekurangan APBD, sebab PAD tak cukup.
Seperti diketahui, tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun.
HT mengatakan, harus ada perubahan, daerah-daerah harus ditumbuhkan menjadi pilar perekonomian sehingga tidak hanya mandiri tapi juga bisa berkontribusi ke pusat. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan kokoh dan kuat.
Perjuangan Partai Perindo dalam membangun masyarakat juga tercermin dari pilihan yang diambil Perindo dalam Pilkada DKI Jakarta yakni mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Keduanya memenuhi salah satu kriteria Perindo yaitu bisa menyejahterakan masyarakat. "Jakarta butuh pemimpin yang tidak hanya bisa menertibkan, tapi memberikan solusi, meningkatkan kesejahteraan warganya," pungkas HT. (Puspa Puspita)
"Di tatanan masyarakat belum siap kesejahteraan dan pendidikannya, pro bisnis dan pro rakyat harus berjalan seimbang," kata HT saat berdialog dengan para wartawan di DPP Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (25/3/2017).
Menurut HT, kedua hal itu harus berjalan seimbang. Sebab, pro bisnis akar dari lapangan kerja, sementara pro rakyat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk maju.
Selama ini, orientasi ekonomi di Indonesia pro bisnis, tak diimbangi dengan kebijakan pro rakyat. "Dampaknya masyarakat menengah ke bawah tidak terbangun dengan cepat," ujarnya.
Dalam dialog tersebut HT menuturkan dibutuhkan kebijakan pro rakyat, memberi kesempatan masyarakat untuk maju dengan keberpihakan. "Semua ingin maju, tapi tidak tahu caranya," kata HT.
HT menambahkan, Keberpihakan dibutuhkan khususnya kepada masyarakat daerah yang selama ini ketinggalan. Setiap daerah memiliki kebutuhan keberpihakan yang berbeda. Untuk masyarakat di bidang UMKM misalnya, dibutuhkan perlakuan khusus akses terhadap modal murah yang mudah, pelatihan agar mereka bisa tumbuh besar dan tangguh dan proteksi dari persaingan dengan pemain besar.
Para pemberi kerja harus ditumbuhkan lebih cepat dari pencari kerja. "Artinya, kelompok menengah bawah harus didorong naik ke atas," ujarnya.
Menurut HT, membangun masyarakat inilah yang menjadi perjuangan Partai Perindo. Masyarakat di daerah-daerah yang selama ini ketinggalan, dibangun kesejahteraannya, pendidikannya, dan lapangan kerja
Dengan memajukan masyarakatnya daerah, maka daerah akan lebih maju. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun akan meningkat, akhirnya daerah-daerah bisa mandiri tak lagi disubsidi. Selama ini, dana dari APBN mengucur ke daerah untuk menutupi kekurangan APBD, sebab PAD tak cukup.
Seperti diketahui, tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun.
HT mengatakan, harus ada perubahan, daerah-daerah harus ditumbuhkan menjadi pilar perekonomian sehingga tidak hanya mandiri tapi juga bisa berkontribusi ke pusat. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan kokoh dan kuat.
Perjuangan Partai Perindo dalam membangun masyarakat juga tercermin dari pilihan yang diambil Perindo dalam Pilkada DKI Jakarta yakni mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Keduanya memenuhi salah satu kriteria Perindo yaitu bisa menyejahterakan masyarakat. "Jakarta butuh pemimpin yang tidak hanya bisa menertibkan, tapi memberikan solusi, meningkatkan kesejahteraan warganya," pungkas HT. (Puspa Puspita)
(zik)
