Tantangan Terbesar Daerah di Indonesia Adalah Atasi Kemiskinan
Kamis, 16 Maret 2017 - 18:04 WIB
Tantangan Terbesar Daerah di Indonesia Adalah Atasi Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Makassar bersama lima kota lainnya di Indonesia bakal miliki Pusat Pengembangan Keahlian (Skill Development Centre) yang mengintegrasikan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan industri.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Nasional Sertifikat Profesi ( BNSP) Sumarna F Abdurahman, kemarin. Saat bertemu Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 14 Maret 2017.
Pusat Pengembangan Keahlian (PPK) mengidentifikasi apa saja kebutuhan industri yang terkait dengan tenaga kerja. Hasilnya berupa kesepakatan standar oleh lembaga Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang menyinkronkan dengan materi pembelajarannya.
Setelah itu, keluaran dari lembaga Diklat dapat diserap industri. "Menyinergikan antara lembaga mitra dengan industri yang merupakan program Bappenas," kata Sumarna.
PPK lanjut Sumarna akan dikembangkan di enam lokasi yaitu Makassar, Denpasar, Medan, Karawang, Bojonegoro, dan Solo. Wali Kota Danny Pomanto antusias menyambut program dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang sejalan visi dan misi pemerintahannya menciptakan Makassar bebas pengangguran.
"Tantangan terbesar pemerintah kota adalah memerangi kemiskinan, mempersempit gini ratio, dan menekan tingkat pengangguran," sebut Danny.
Program Bappenas mendirikan PPK di Makassar dinilai Danny dapat membantu pemerintah di berbagai kota menaklukkan tantangan pembangunan. Jumlah tenaga kerja terampil akan semakin banyak terserap di sektor industri.
Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar tahun 2016 menggambarkan dari 1.7 juta jiwa jumlah penduduk ada 6.64% atau 71.306 jiwa jumlah pengangguran. Sementara angkatan kerja mencapai 12.2 persen setara dengan 526.000 jiwa dengan jumlah pencari kerja sebesar 120.000 jiwa.
"Banyak peluang kerja tapi sumber daya yang sesuai kebutuhan masih kurang. Kualitasnya perlu ditingkatkan melalui Diklat dan tersertifikasi," kata Kepala Disnaker Makassar Andi Irwan Bangsawan.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Nasional Sertifikat Profesi ( BNSP) Sumarna F Abdurahman, kemarin. Saat bertemu Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 14 Maret 2017.
Pusat Pengembangan Keahlian (PPK) mengidentifikasi apa saja kebutuhan industri yang terkait dengan tenaga kerja. Hasilnya berupa kesepakatan standar oleh lembaga Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang menyinkronkan dengan materi pembelajarannya.
Setelah itu, keluaran dari lembaga Diklat dapat diserap industri. "Menyinergikan antara lembaga mitra dengan industri yang merupakan program Bappenas," kata Sumarna.
PPK lanjut Sumarna akan dikembangkan di enam lokasi yaitu Makassar, Denpasar, Medan, Karawang, Bojonegoro, dan Solo. Wali Kota Danny Pomanto antusias menyambut program dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang sejalan visi dan misi pemerintahannya menciptakan Makassar bebas pengangguran.
"Tantangan terbesar pemerintah kota adalah memerangi kemiskinan, mempersempit gini ratio, dan menekan tingkat pengangguran," sebut Danny.
Program Bappenas mendirikan PPK di Makassar dinilai Danny dapat membantu pemerintah di berbagai kota menaklukkan tantangan pembangunan. Jumlah tenaga kerja terampil akan semakin banyak terserap di sektor industri.
Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar tahun 2016 menggambarkan dari 1.7 juta jiwa jumlah penduduk ada 6.64% atau 71.306 jiwa jumlah pengangguran. Sementara angkatan kerja mencapai 12.2 persen setara dengan 526.000 jiwa dengan jumlah pencari kerja sebesar 120.000 jiwa.
"Banyak peluang kerja tapi sumber daya yang sesuai kebutuhan masih kurang. Kualitasnya perlu ditingkatkan melalui Diklat dan tersertifikasi," kata Kepala Disnaker Makassar Andi Irwan Bangsawan.
(maf)
