Mendagri: Presiden Marah Dengar Anggaran E-KTP Di-Mark Up
Rabu, 15 Maret 2017 - 16:48 WIB
Mendagri: Presiden Marah Dengar Anggaran E-KTP Di-Mark Up
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah melakukan audit kinerja terkait pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dinilai bermasalah.
Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah saat mendengar anggaran e-KTP digelembungkan atau di-mark up dari harga Rp4.700 per blanko menjadi Rp16.000.
"Itu yang menjadi masalah hukum, oke terserahlah (untuk masalah hukumnya)," ujar Tjahjo saat akan mengikuti Sidang Paripurna Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Bahkan, kata Tjahjo, mencuatnya kasus ini membuat 68 pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama setahun harus dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.
Dampaknya, kata Tjahjo, lelang e-KTP yang seharusnya sudah selesai harus menunggu sisa pengadaan 4,5 juta e-KTP sampai Maret 2017 ini.
Kendati begitu, Tjahjo menegaskan audit kinerja mengenai data e-KTP yang bermasalah sebelumnya dianggap sudah selesai. "Karena ini yang sudah merekam dengan data tunggal, clear. Kalau progres report-nya, semua enggak ada masalah," katanya.
Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah saat mendengar anggaran e-KTP digelembungkan atau di-mark up dari harga Rp4.700 per blanko menjadi Rp16.000.
"Itu yang menjadi masalah hukum, oke terserahlah (untuk masalah hukumnya)," ujar Tjahjo saat akan mengikuti Sidang Paripurna Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Bahkan, kata Tjahjo, mencuatnya kasus ini membuat 68 pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama setahun harus dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.
Dampaknya, kata Tjahjo, lelang e-KTP yang seharusnya sudah selesai harus menunggu sisa pengadaan 4,5 juta e-KTP sampai Maret 2017 ini.
Kendati begitu, Tjahjo menegaskan audit kinerja mengenai data e-KTP yang bermasalah sebelumnya dianggap sudah selesai. "Karena ini yang sudah merekam dengan data tunggal, clear. Kalau progres report-nya, semua enggak ada masalah," katanya.
(dam)
