Golkar Siapkan Sanksi Bagi Kader Terlibat Korupsi E-KTP
Golkar Siapkan Sanksi Bagi Kader Terlibat Korupsi E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, puluhan nama politikus senior Tanah Air yang diduga kecipratan duit korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Aceh-Sumatera Utara Partai Golkar, Andi Sinulingga mengatakan, meski banyak nama-nama besar diduga terlibat dalam korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, KPK diminta tegas dan tidak tebang pilih tuntaskan kasus ini.
"Saya harap KPK tak tebang pilih dalam kasus ini. KPK sudah sebutkan (nama-nama) silahkan diselesaikan, tebang sekalian," kata Andi dalam diskusi KTP Diurus KPK di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
Andi mengatakan, setiap pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini perlu dimintai keterangan. Termasuk bila pihak tersebut berasal dari unsur DPR.
Menurut dia, Partai Golkar mendukung langkah KPK untuk mengusut korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah ini.
Tak tanggung-tanggung, Andi menyebutkan, partainya akan memberi sanksi tegas bila ada kadernya yang terbukti terlibat makan uang rakyat.
"Jika ada yang terlibat pasti kami tindak tanpa ada perlindungan. Kami sebagai politisi hanya mendukung tindakan KPK," ucap Andi.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK dalam sidang di PN Tipikor, Kamis, 9 Maret 2017, lalu, sejumlah nama mulai dari menteri, anggota Komisi II DPR hingga pimpinan fraksi politik, diduga terlibat dalam korupsi e-KTP.
KPK menyatakan akan menelusuri dan mendalami dugaan keterlibatan nama-nama yang disebut menerima uang haram tersebut.
Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Aceh-Sumatera Utara Partai Golkar, Andi Sinulingga mengatakan, meski banyak nama-nama besar diduga terlibat dalam korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, KPK diminta tegas dan tidak tebang pilih tuntaskan kasus ini.
"Saya harap KPK tak tebang pilih dalam kasus ini. KPK sudah sebutkan (nama-nama) silahkan diselesaikan, tebang sekalian," kata Andi dalam diskusi KTP Diurus KPK di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
Andi mengatakan, setiap pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini perlu dimintai keterangan. Termasuk bila pihak tersebut berasal dari unsur DPR.
Menurut dia, Partai Golkar mendukung langkah KPK untuk mengusut korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah ini.
Tak tanggung-tanggung, Andi menyebutkan, partainya akan memberi sanksi tegas bila ada kadernya yang terbukti terlibat makan uang rakyat.
"Jika ada yang terlibat pasti kami tindak tanpa ada perlindungan. Kami sebagai politisi hanya mendukung tindakan KPK," ucap Andi.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK dalam sidang di PN Tipikor, Kamis, 9 Maret 2017, lalu, sejumlah nama mulai dari menteri, anggota Komisi II DPR hingga pimpinan fraksi politik, diduga terlibat dalam korupsi e-KTP.
KPK menyatakan akan menelusuri dan mendalami dugaan keterlibatan nama-nama yang disebut menerima uang haram tersebut.
(nag)
Explore More