Publik Bisa Melihat Partai Mana yang Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Selasa, 21 Februari 2017 - 15:48 WIB
Publik Bisa Melihat Partai Mana yang Perjuangkan Aspirasi Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Rakyat dinilai bisa melihat fraksi atau partai mana saja di DPR yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama para peserta aksi 212 jilid II.
Pasalnya, hak angket untuk menyelidiki keputusan pemerintah mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digulirkan sejumlah Fraksi di DPR.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, hak angket yang dikenal Ahok Gate telah diinisiasi oleh fraksinya bersama Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Rakyat akan melihat fraksi-fraksi mana atau perjuangan seperti apa yang rakyat akan menilai semuanya, LillahitaAllah kita akan berjuang bersama masyarakat," kata Didik Mukrianto dalam rapat Komisi III DPR bersama perwakilan demonstran 212 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Dalam kesempatan itu, anggota komisi III DPR ini menambahkan, Polri disamping harus menciptakan rasa aman masyarakat, juga harus secara independen dalam menegakkan hukum tanpa pesanan siapapun.
Dia mengakui, belakangan ini berbagai persoalan bangsa selalu berujung pada proses penegakan hukum. "Ini adalah negara milik kita bersama, kita semuanya mengawal itu," pungkasnya.
Pasalnya, hak angket untuk menyelidiki keputusan pemerintah mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digulirkan sejumlah Fraksi di DPR.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, hak angket yang dikenal Ahok Gate telah diinisiasi oleh fraksinya bersama Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Rakyat akan melihat fraksi-fraksi mana atau perjuangan seperti apa yang rakyat akan menilai semuanya, LillahitaAllah kita akan berjuang bersama masyarakat," kata Didik Mukrianto dalam rapat Komisi III DPR bersama perwakilan demonstran 212 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Dalam kesempatan itu, anggota komisi III DPR ini menambahkan, Polri disamping harus menciptakan rasa aman masyarakat, juga harus secara independen dalam menegakkan hukum tanpa pesanan siapapun.
Dia mengakui, belakangan ini berbagai persoalan bangsa selalu berujung pada proses penegakan hukum. "Ini adalah negara milik kita bersama, kita semuanya mengawal itu," pungkasnya.
(maf)
