Ketua DKPP Imbau Masyarakat Tak Sungkan Laporkan Kecurangan Pilkada
Jum'at, 17 Februari 2017 - 21:24 WIB
Ketua DKPP Imbau Masyarakat Tak Sungkan Laporkan Kecurangan Pilkada
A
A
A
PALEMBANG - Selesainya pesta demokrasi yang digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru yang harus diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).
Menurut Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie, indikasi kecurangan pilkada serentak yang telah digelar pasti ada. Namun, untuk membuktikan hal tersebut harus ada bukti yang kuat dari pihak yang merasa dirugikan.
"Laporkan saja (kalau ada dugaan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi). Tentunya dengan disertai bukti yang kuat," ujar Jimly saat ditemui dalam Silaturahmi Kerja Wilayah I (SILAKWIL) ICMI Orwil Sumsel Tahun 2017 di Aula Gedung Pusat Informasi Haji Sumsel, Palembang, Jumat (17/2/2017).
Dengan begitu, kata Jimly, pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak menyalahkan pihak manapun, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kita harus membangun demokrasi yang sehat. Dimana, pihak yang sudah unggul dalam versi quick count harus bisa menahan diri," tuturnya.
Sementara, untuk yang kalah bisa secara ksatria mengucapkan selamat kepada calon yang unggul. Hal ini, dinilai dapat meredam konflik antar pendukung pasangan calon.
"Tapi intinya kepada para pasangan calon yang bertarung dalam pilkada dapat menahan diri. Karena semua ini belum final," ucap dia.
Secara garis besar, diakui Jimly, selama pagelaran pilkada serentak kerukunan umat beragama masih terjaga. Namun, hanya sejumlah daerah yang masih ada gesekan.
Terkait dengan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jimly menilai pemerintah harus memiliki sikap tegas dengan tidak membedakan setiap daerah.
"Semua pendapat kan dari ahli Hukum. Tapi intinya pemerintah dalam hal ini mendagri dapat memberlakukan sama setiap kepala daerah," kata dia.
Dalam kesempatan itu pula, Jimly mengaku peran ICMI dalam membangun peradaban bersama pemerintah sudah terjalin dengan baik. "Antara ICMI dan Pemerintah harus dicapai suatu pengertian guna membangun kepentingan yang sama dalam bidang tertentu seperti kewirausahaan," ucap dia.
Sementara itu, Ketua ICMI Orwil Sumsel Anis Saggaf mengatakan, umat Islam di Indonesia saat ini mengalami krisis. Pertama, akhlak yang tidak hanya pada anak-anak. Tapi juga pada pejabat dan orangtua.
"Selanjutnya pendidikan yang ketinggalan jauh, lemahnya ukhuwah, lemahnya ekonomi, dan terakhir para tokoh-tokoh yang kehilangan panggung," ujar dia.
Ke depan, dikatakan Anis, pihaknya akan mengambil langkah-langkah, seperti membangun program yang dapat merangkul semua pihak. Seperti pembangunan minimarket berlabel halal.
"Tentunya pembangunan ICMI tower dan hall dengan 18 lantai dimana estimasi biaya Rp36 miliar. Dan saat ini masih dalam perencanaan dengan Gubernur Sumsel," ungkapnya.
Menurut Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie, indikasi kecurangan pilkada serentak yang telah digelar pasti ada. Namun, untuk membuktikan hal tersebut harus ada bukti yang kuat dari pihak yang merasa dirugikan.
"Laporkan saja (kalau ada dugaan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi). Tentunya dengan disertai bukti yang kuat," ujar Jimly saat ditemui dalam Silaturahmi Kerja Wilayah I (SILAKWIL) ICMI Orwil Sumsel Tahun 2017 di Aula Gedung Pusat Informasi Haji Sumsel, Palembang, Jumat (17/2/2017).
Dengan begitu, kata Jimly, pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak menyalahkan pihak manapun, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kita harus membangun demokrasi yang sehat. Dimana, pihak yang sudah unggul dalam versi quick count harus bisa menahan diri," tuturnya.
Sementara, untuk yang kalah bisa secara ksatria mengucapkan selamat kepada calon yang unggul. Hal ini, dinilai dapat meredam konflik antar pendukung pasangan calon.
"Tapi intinya kepada para pasangan calon yang bertarung dalam pilkada dapat menahan diri. Karena semua ini belum final," ucap dia.
Secara garis besar, diakui Jimly, selama pagelaran pilkada serentak kerukunan umat beragama masih terjaga. Namun, hanya sejumlah daerah yang masih ada gesekan.
Terkait dengan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jimly menilai pemerintah harus memiliki sikap tegas dengan tidak membedakan setiap daerah.
"Semua pendapat kan dari ahli Hukum. Tapi intinya pemerintah dalam hal ini mendagri dapat memberlakukan sama setiap kepala daerah," kata dia.
Dalam kesempatan itu pula, Jimly mengaku peran ICMI dalam membangun peradaban bersama pemerintah sudah terjalin dengan baik. "Antara ICMI dan Pemerintah harus dicapai suatu pengertian guna membangun kepentingan yang sama dalam bidang tertentu seperti kewirausahaan," ucap dia.
Sementara itu, Ketua ICMI Orwil Sumsel Anis Saggaf mengatakan, umat Islam di Indonesia saat ini mengalami krisis. Pertama, akhlak yang tidak hanya pada anak-anak. Tapi juga pada pejabat dan orangtua.
"Selanjutnya pendidikan yang ketinggalan jauh, lemahnya ukhuwah, lemahnya ekonomi, dan terakhir para tokoh-tokoh yang kehilangan panggung," ujar dia.
Ke depan, dikatakan Anis, pihaknya akan mengambil langkah-langkah, seperti membangun program yang dapat merangkul semua pihak. Seperti pembangunan minimarket berlabel halal.
"Tentunya pembangunan ICMI tower dan hall dengan 18 lantai dimana estimasi biaya Rp36 miliar. Dan saat ini masih dalam perencanaan dengan Gubernur Sumsel," ungkapnya.
(kri)
