Pemerintah Tunggu Investigasi Malaysia terkait Peran Siti Aishah
Pemerintah Tunggu Investigasi Malaysia terkait Peran Siti Aishah
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir mengaku pemerintah terus menjalin komunikasi dengan otoritas keamanan Malaysia untuk mendapat kepastian mengenai Warga Negara Indonesia (WNI), Siti Aishah yang diduga sebagai tersangka pembunuh Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin diktator Korea Utara (Korut), Kim Jong-un.
"Kita harap semakin clear (peran Aishah) nanti fakta-faktanya. Tapi ini kan masih perlu investigasi dari pihak mereka (Malaysia)," ujar Fachir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Menurut Fachir, pemerintah memberikan kesempatan kepada Malaysia untuk melakukan pendalaman kasus ini. Namun, pemerintah berharap Malaysia bisa memberikan akses kepada perwakilan Indonesia di Malaysia untuk memberikan pendampingan hukum kepada Aishah.
"(Akses) itu yang paling penting dan itu dilakukan teman-teman kita di kuala lumpur," katanya.
Menurut Fachir, pemerintah sangat berharap Otoritas Malaysia memberikan kemudahan akses kepada perwakilan Indonesia di sana untuk bertemu Aishah.
"Memang sebenarnya ada establish practice ketika seorang warga negara asing terkena kasus hukum, maka sebenarnya kewajiban negara penerima menyampaikan pada perwakilan," pungkasnya.
"Kita harap semakin clear (peran Aishah) nanti fakta-faktanya. Tapi ini kan masih perlu investigasi dari pihak mereka (Malaysia)," ujar Fachir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Menurut Fachir, pemerintah memberikan kesempatan kepada Malaysia untuk melakukan pendalaman kasus ini. Namun, pemerintah berharap Malaysia bisa memberikan akses kepada perwakilan Indonesia di Malaysia untuk memberikan pendampingan hukum kepada Aishah.
"(Akses) itu yang paling penting dan itu dilakukan teman-teman kita di kuala lumpur," katanya.
Menurut Fachir, pemerintah sangat berharap Otoritas Malaysia memberikan kemudahan akses kepada perwakilan Indonesia di sana untuk bertemu Aishah.
"Memang sebenarnya ada establish practice ketika seorang warga negara asing terkena kasus hukum, maka sebenarnya kewajiban negara penerima menyampaikan pada perwakilan," pungkasnya.
(kri)
Explore More