Merasa Dikriminalisasi, Antasari Seharusnya Lapor ke Kompolnas Bukan Bareskrim
Kamis, 16 Februari 2017 - 09:40 WIB
Merasa Dikriminalisasi, Antasari Seharusnya Lapor ke Kompolnas Bukan Bareskrim
A
A
A
JAKARTA - Tuduhan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kontraproduktif terhadap pribadi Antasari Azhar dan keluarganya. Maka itu, Antasari Azhar harus memiliki bukti atas tuduhan yang dilayangkan ke SBY itu.
Ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita mengatakan, Antasari Azhar juga seharusnya bukan melaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas dugaan kriminalisasi terhadap dirinya oleh SBY. Sebaliknya, Antasari Azhar seharusnya melaporkan ke Irwasum Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
"Biarkan kompolnas melakukan tugas sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian bukan ke Bareskrim," ujar Romli dalam akun Twitter @rajasundawiwaha, Kamis (16/2/2017).
Dia juga mengingatkan, pernyataan Antasari Azhar bahwa ada kriminalisasi terhadap dirinya, dari sisi hukum acara harus ada bukti nyata sebagai novum. Namun, kata dia bukankah grasi terpidana mengakui putusan Mahkamah Agung (MA). Baca: Datangi Bareskrim, Demokrat Ingin Pastikan Proses Hukum Antasari
"Seandainya Antasari Azhar memiliki bukti sebagai novum bagaimana konstruksi hukum acara jika diajukan tapi yang bersangkutan sudah menerima grasi?" ucapnya.
Ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita mengatakan, Antasari Azhar juga seharusnya bukan melaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas dugaan kriminalisasi terhadap dirinya oleh SBY. Sebaliknya, Antasari Azhar seharusnya melaporkan ke Irwasum Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
"Biarkan kompolnas melakukan tugas sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian bukan ke Bareskrim," ujar Romli dalam akun Twitter @rajasundawiwaha, Kamis (16/2/2017).
Dia juga mengingatkan, pernyataan Antasari Azhar bahwa ada kriminalisasi terhadap dirinya, dari sisi hukum acara harus ada bukti nyata sebagai novum. Namun, kata dia bukankah grasi terpidana mengakui putusan Mahkamah Agung (MA). Baca: Datangi Bareskrim, Demokrat Ingin Pastikan Proses Hukum Antasari
"Seandainya Antasari Azhar memiliki bukti sebagai novum bagaimana konstruksi hukum acara jika diajukan tapi yang bersangkutan sudah menerima grasi?" ucapnya.
(kur)
