TNI Dilarang Pengaruhi Keluarga Memilih Kepala Daerah Tertentu
Rabu, 15 Februari 2017 - 09:41 WIB
TNI Dilarang Pengaruhi Keluarga Memilih Kepala Daerah Tertentu
A
A
A
JAKARTA - Prajurit TNI diperintahkan untuk tidak terpengaruh politik praktis pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada hari ini. Penegasan ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada prajurit Korps Marinir Wilayah Barat, di Balai Prajurit Pasmar 2, Ksatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 14 Februari 2017.
Dalam kesempatan itu, Gatot meminta para prajurit untuk tidak memengaruhi pilihan keluarga atau saudara untuk memilih salah satu calon kepala daerah. Prajurit Marinir juga diminta melaksanakan Siaga Satu untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan terkait hasil Pilkada serentak 2017.
”Apabila yang menang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat tertentu, maka sangat dimungkinkan terjadi keributan,” kata Gatot melalui pers rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (16/2/2017).
Dugaan Gatot akan terjadi konflik terkait hasil Pilkada bukan tanpa alasan. Menurut jenderal TNI bintang empat ini, konflik bisa muncul lantaran rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat. ”Sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran politik dalam melaksanakan pesta demokrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gatot meminta para prajurit untuk tidak memengaruhi pilihan keluarga atau saudara untuk memilih salah satu calon kepala daerah. Prajurit Marinir juga diminta melaksanakan Siaga Satu untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan terkait hasil Pilkada serentak 2017.
”Apabila yang menang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat tertentu, maka sangat dimungkinkan terjadi keributan,” kata Gatot melalui pers rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (16/2/2017).
Dugaan Gatot akan terjadi konflik terkait hasil Pilkada bukan tanpa alasan. Menurut jenderal TNI bintang empat ini, konflik bisa muncul lantaran rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat. ”Sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran politik dalam melaksanakan pesta demokrasi,” ujarnya.
(poe)
