Fadli Zon: Penyadapan Ilegal Dosa Besar dalam Demokrasi
Rabu, 01 Februari 2017 - 15:39 WIB
Fadli Zon: Penyadapan Ilegal Dosa Besar dalam Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga adanya kerja intelijen dalam kasus dugaan penistaan agama yang dijalani oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal tersebut tampak dari pernyataan adanya pembicaraan dan komunikasi antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.
"Ini dilontarkan oleh pengacara atau saudara Ahok di persidangan. Bagi saya ini suatu hal yang sangat aneh. Berarti ada kerjaan intelijen di situ yang melakukan suatu penyadapan ilegal. Itu political spying, itu suatu hal yang sangat-sangat berbahaya," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (1/2/2017).
Menurut Fadli, masalah penyadapan tersebut patut ditelusuri. Apakah betul Ahok melakukan penyadapan via institusi atau via oknum di institusi intelijen.
"Harus diusut tuntas, karena ini sangat berbahaya, berbahaya bagi demokrasi kita, dan ini dosa besar dalam demokrasi melakukan penyadapan ilegal oleh institusi negara atau oleh oknum institusi negara tersebut," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan tegas menambahkan hal tersebut harus segera ditindaklanjuti. "Kalau enggak rusak, hancur negara kita dengan cara-cara seperti ini karena mengkhianati demokrasi. Termasuk ada beberapa lembaga yang bisa melakukan penyadapan. Ini harus dikontrol lembaga-lembaga tersebut," jelasnya.
"Ini dilontarkan oleh pengacara atau saudara Ahok di persidangan. Bagi saya ini suatu hal yang sangat aneh. Berarti ada kerjaan intelijen di situ yang melakukan suatu penyadapan ilegal. Itu political spying, itu suatu hal yang sangat-sangat berbahaya," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (1/2/2017).
Menurut Fadli, masalah penyadapan tersebut patut ditelusuri. Apakah betul Ahok melakukan penyadapan via institusi atau via oknum di institusi intelijen.
"Harus diusut tuntas, karena ini sangat berbahaya, berbahaya bagi demokrasi kita, dan ini dosa besar dalam demokrasi melakukan penyadapan ilegal oleh institusi negara atau oleh oknum institusi negara tersebut," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan tegas menambahkan hal tersebut harus segera ditindaklanjuti. "Kalau enggak rusak, hancur negara kita dengan cara-cara seperti ini karena mengkhianati demokrasi. Termasuk ada beberapa lembaga yang bisa melakukan penyadapan. Ini harus dikontrol lembaga-lembaga tersebut," jelasnya.
(mhd)
