Kapolri Didesak Copot Kapolda Jabar, Ini Tanggapan Mabes Polri
Selasa, 17 Januari 2017 - 14:42 WIB
Kapolri Didesak Copot Kapolda Jabar, Ini Tanggapan Mabes Polri
A
A
A
JAKARTA - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan pencopotan seorang pejabat Polri tidak bisa sembarangan dilakukan. Pencopotan pejabat Polri dilakukan melalui mekanisme tertentu.
Hal tersebut seperti disampaikan Boy menanggapi tuntutan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah kalangan agar Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat.
"Berkaitan aspirasi pencopotan, bahwa pergantian pejabat, pencopotan, tentu kita ada mekanismenya, tidak serta-merta seperti itu," ujar Boy di Kampus PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).
Boy mengatakan, aspirasi yang disampaikan FPI dalam aksi kemarin akan menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Polri berjanji akan mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
"Masukan itu kita pahami sebagai masukan dari masyarakat. Cukuplah yang kemarin itu kita evaluasi. Jangan sampai menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat kita," kata Boy.
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Mabes Polri pada Senin 16 Januari 2017, FPI meminta Kapolri mencopot Anton Charliyan dari jabatannya. Anton diduga melanggar etik karena menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Anton selaku Kapolda Jabar juga disebut FPI telah melakukan pembiaran terhadap bentrok antara FPI dan GMBI di sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Hal tersebut seperti disampaikan Boy menanggapi tuntutan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah kalangan agar Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat.
"Berkaitan aspirasi pencopotan, bahwa pergantian pejabat, pencopotan, tentu kita ada mekanismenya, tidak serta-merta seperti itu," ujar Boy di Kampus PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).
Boy mengatakan, aspirasi yang disampaikan FPI dalam aksi kemarin akan menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Polri berjanji akan mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
"Masukan itu kita pahami sebagai masukan dari masyarakat. Cukuplah yang kemarin itu kita evaluasi. Jangan sampai menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat kita," kata Boy.
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Mabes Polri pada Senin 16 Januari 2017, FPI meminta Kapolri mencopot Anton Charliyan dari jabatannya. Anton diduga melanggar etik karena menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Anton selaku Kapolda Jabar juga disebut FPI telah melakukan pembiaran terhadap bentrok antara FPI dan GMBI di sejumlah wilayah di Jawa Barat.
(kri)
