Negara Harus Hadir untuk Kemakmuran Indonesia

Kamis, 12 Januari 2017 - 02:30 WIB
Negara Harus Hadir untuk...
Negara Harus Hadir untuk Kemakmuran Indonesia
A A A
GRESIK - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, dibutuhkan keberpihakan dan perlakuan khusus untuk mendorong kesejahteraan masyarakat bawah. Keberpihakan yang dimaksud, adalah dalam aspek pendidikan, kesempatan pekerjaan, akses permodalan murah, dan proteksi.

“Kemakmuran tidak bisa diwujudkan tanpa kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang perlu dibantu. Banyak aset Indonesia dikuasai asing, masyarakat kita bekerja untuk mereka, terbalik,” kata HT saat pelantikan 356 DPRt se-Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (11/1/2017).

HT mengatakan, dengan segala potensinya setelah 71 tahun merdeka, tapi Indonesia belum makmur. Penyebabnya, pembangunan terkonsentrasi di beberapa kota besar. Lulusan perguruan tinggi mayoritas menumpuk di kota besar, mengadu nasib di sana.

Akhirnya daerah semakin tertinggal dan menyebabkan ketimpangan yang tak kunjung selesai. Begitu juga lapangan pekerjaan terpusat di kota-kota besar.

HT mengungkapkan, Perindo sebagai partai yang fokus pada ekonomi kesejahteraan, berkomitmen untuk membangun daerah. Indonesia harus mengalami perubahan dengan melakukan percepatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pendidikan di perguruan tinggi di daerah.
(wib)
Berita Terkait
Elektabilitas Partai...
Elektabilitas Partai Perindo Meroket Hingga tembus3,3%
Presiden Jokowi: Parpol...
Presiden Jokowi: Parpol Harus Hati-hati Pilih Capres dan Cawapres
Partai Perindo: Mars...
Partai Perindo: Mars Partai Perindo dengan QR Code
Profile Partai Perindo
Profile Partai Perindo
Rakernas Partai Perindo...
Rakernas Partai Perindo 2022, Hari Ke-2 Pembekalan DPW Partai Perindo
TGB Gabung Partai Perindo
TGB Gabung Partai Perindo
Berita Terkini
Prabowo Kenang Hari...
Prabowo Kenang Hari Lahir Soekarno Lewat Potret Sang Proklamator
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved