Gerindra Dukung Penghentian Sementara Ujian Nasional
Rabu, 14 Desember 2016 - 15:47 WIB
Gerindra Dukung Penghentian Sementara Ujian Nasional
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR mendukung gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang menginginkan penghentian sementara atau moratorium pelaksaaan Ujian Nasional (UN).
Ada empat alasan partai politik yang dipimpin Prabowo Subianto itu mendukung gagasan tersebut. Pertama, UN dianggap Gerindra tidak bisa menjadi tolak ukur kemampuan belajar siswa. (Baca juga: Penjelasan Mendikbud Terkait Moratorium Ujian Nasional)
Gerindra menilai Ujian Nasional yang hanya digelar selama tiga hari tidak dapat mengukur kemampuan belajar siswa selama tiga tahun.
"Kedua, UN hanya salah satu dari standar mutu pendidikan," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam pemaparan Catatan Akhir Tahun Fraksi Partai Gerindra tahun 2016 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Dia menilai ada banyak standar lain untuk mengukur mutu pendidikan, antara lain standar tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana dan sebagainya.
"Adalah naif jika standar nilai siswa jadi ukuran, sementara standar yang lain tidak terpenuhi," tutur Muzani.
Ketiga, Fraksi Partai Gerindra berpendapat penilaian siswa harus dikembalikan kepada guru.Keempat, kualitas pendidikan di daerah-daerah di Indonesia berbeda-beda dan belum ada pemeratan mutu pendidikan.
"Sehingga pencapaian hasil belajar tidak bisa dinilai denan pengukuran yang sama secara nasional," ucapnya.
Ada empat alasan partai politik yang dipimpin Prabowo Subianto itu mendukung gagasan tersebut. Pertama, UN dianggap Gerindra tidak bisa menjadi tolak ukur kemampuan belajar siswa. (Baca juga: Penjelasan Mendikbud Terkait Moratorium Ujian Nasional)
Gerindra menilai Ujian Nasional yang hanya digelar selama tiga hari tidak dapat mengukur kemampuan belajar siswa selama tiga tahun.
"Kedua, UN hanya salah satu dari standar mutu pendidikan," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam pemaparan Catatan Akhir Tahun Fraksi Partai Gerindra tahun 2016 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Dia menilai ada banyak standar lain untuk mengukur mutu pendidikan, antara lain standar tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana dan sebagainya.
"Adalah naif jika standar nilai siswa jadi ukuran, sementara standar yang lain tidak terpenuhi," tutur Muzani.
Ketiga, Fraksi Partai Gerindra berpendapat penilaian siswa harus dikembalikan kepada guru.Keempat, kualitas pendidikan di daerah-daerah di Indonesia berbeda-beda dan belum ada pemeratan mutu pendidikan.
"Sehingga pencapaian hasil belajar tidak bisa dinilai denan pengukuran yang sama secara nasional," ucapnya.
(dam)
