Panglima: Laporkan Anggota TNI yang Terindikasi Tak Netral!
Senin, 10 Oktober 2016 - 14:45 WIB
Panglima: Laporkan Anggota TNI yang Terindikasi Tak Netral!
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengimbau seluruh pihak untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui ada anak buahnya yang terindikasi tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Laporkan ke instansi terkait yang terdekat, bisa Koramil, bisa Kodim, Puspom, dan sebagainya," ujar Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Dia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi anggota TNI dalam menjalankan tugas. "Mohon masyarakat untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, khususnya dalam pilkada ini," ujarnya.
Terkait penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak TNI mempunyai hak politik, Gatot menandaskan institusinya hasus tetap netral. "TNI harus netral, " ujar Gatot. (Baca juga: Soal Hak Politik, DPR Ingin TNI Profesional)
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Jokowi melarang TNI untuk memiliki hak politik. Hal itu sudah diatur dalam TAP MPR dan undang-undang yang mengatur status TNI.
Adapun pernyataan Pratikno itu menanggapi pernyataan Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang menginginkan TNI memiliki hak berpolitik. Keinginan Gatot itu mendapat kritik dari berbagai pihak.
"Laporkan ke instansi terkait yang terdekat, bisa Koramil, bisa Kodim, Puspom, dan sebagainya," ujar Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Dia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi anggota TNI dalam menjalankan tugas. "Mohon masyarakat untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, khususnya dalam pilkada ini," ujarnya.
Terkait penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak TNI mempunyai hak politik, Gatot menandaskan institusinya hasus tetap netral. "TNI harus netral, " ujar Gatot. (Baca juga: Soal Hak Politik, DPR Ingin TNI Profesional)
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Jokowi melarang TNI untuk memiliki hak politik. Hal itu sudah diatur dalam TAP MPR dan undang-undang yang mengatur status TNI.
Adapun pernyataan Pratikno itu menanggapi pernyataan Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang menginginkan TNI memiliki hak berpolitik. Keinginan Gatot itu mendapat kritik dari berbagai pihak.
(dam)
