TNI-Polri Lebih Mulia Jadi Alat Pertahanan Dibanding Berpolitik
Kamis, 06 Oktober 2016 - 19:27 WIB
TNI-Polri Lebih Mulia Jadi Alat Pertahanan Dibanding Berpolitik
A
A
A
JAKARTA - Harapan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo agar TNI-Polri diberikan hak politik, dinilai sebagai upaya menghidupkan Dwi Fungsi ABRI.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuah Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, harapan Panglima TNI itu bertentangan dengan semangat reformasi di sektor pertahanan.
Daripada ikut berpolitik, lanjut Siti, akan lebih mulia jika TNI tetap berada di posisi alat pertahanan negara.
"Tidak mungkin kita letakkan TNI sebagai institusi untuk terjun langsung di politik praktis. Kan 2004 baru kita akhiri Dwi Fungsi ABRI itu. Kita ingin tentara lebih profesional," kata Siti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Meski tidak setuju dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, Siti menilai pernyataan Jenderal Gatot yang diungkapkan jelang HUT ke 71 TNI itu, merupakan sinyal ketidakberesan demokrasi di Indonesia.
Sepeninggal Orde Baru dan bangkitnya reformasi, lanjut Siti, demokrasi diterapkan secara liberal dan tanpa etika. Sehingga wajar jika kalangan militer memberikan penilaian terhadap jalannya demokrasi.
"Ke depan kita harus menjalan demokrasi dengan cara yang lebih beradab," ucap Siti.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuah Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, harapan Panglima TNI itu bertentangan dengan semangat reformasi di sektor pertahanan.
Daripada ikut berpolitik, lanjut Siti, akan lebih mulia jika TNI tetap berada di posisi alat pertahanan negara.
"Tidak mungkin kita letakkan TNI sebagai institusi untuk terjun langsung di politik praktis. Kan 2004 baru kita akhiri Dwi Fungsi ABRI itu. Kita ingin tentara lebih profesional," kata Siti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Meski tidak setuju dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, Siti menilai pernyataan Jenderal Gatot yang diungkapkan jelang HUT ke 71 TNI itu, merupakan sinyal ketidakberesan demokrasi di Indonesia.
Sepeninggal Orde Baru dan bangkitnya reformasi, lanjut Siti, demokrasi diterapkan secara liberal dan tanpa etika. Sehingga wajar jika kalangan militer memberikan penilaian terhadap jalannya demokrasi.
"Ke depan kita harus menjalan demokrasi dengan cara yang lebih beradab," ucap Siti.
(maf)
